Staf BPN Diam, Warga Menjerit

• Warga Tuntut Tutup Tambang Batu Bara
• Anggota DPRD Harus Punya Hatinurani

BATURAJA, SuaraSumselNews | SEDIKITNYA ribuan warga Kecamatan Lubuk Raja (OKU) datangi Kantor DPRD disini, Kamis pagi (13/9). Dan warga menuntut aktivitas penambangan batu bara Desa Batu Winangun dan Baturaden oleh PT Argo Selo Dedali, ditutup.

Kordinator aksi lapangan (Korlap), Irsan dalam orasinya mengatakan, hendaknya semua anggota DPRD OKU memahami bahwa dua wilayah penammbangan batu bara disini bukanlah kawasan tambang batu bara. Utamanya, kawasan Lubuk Raja dan Batumarta adalah kawasam agro bisnis. Maksudnya, kawasan perkebunan karet milik warga.

Hendaknya anggota DPRD lebih jeli dan mumpuni atas keluhan semua warga. Jangan sampai apa yang dikeluhkan warga hanya menjadi tontonan. Toh realita penindakan  lebih lanjut menjai nihil, urai Irsan yang menyuarakan hati nurani masyarakat.

Setelah beberapa saat melakukan orasi, akhirnya warga diterima dan dipersilahkan untuk musyawarah di dalam ruangan Gedung  DPRD OKU. Dan   mereka duduk bersama  antara perwakilan warga  dengan sejumlah anggota dewa. Diantaranya, Ketua DPRD OKU, Zaplin Ipani  didampingi Asisten Pemerintahan, Kakankesbangpol, Perwakilan UPTD Pertambangan Provinsi   dan Perwakilan dari Badan Pertanahan Negara.

Dalam  tuntutan mereka, beberapa point yang diinginkan warga yang di wakili oleh Irsan. Diantarannya, meminta  Pemkab OKU menerbitkan Perda  yang  menetapkan  wilayah Kecamatan  Lubuk Raja  dan Kawasan Batumarta  sebagai  kawasan  agro bisnis. Selain itu, meminta penutupan semua aktivitas  penambangan yang di lakukan PT Argo Selo Dedali.

Ketua DPRD OKU  Zaplin Ipani berjanji, bahwa tentang Perda kawasan Batumarta akan di masukan pada program legislasi daerah (prolegda). Sementara untuk penutupan aktivitas  penambangan PT Argo Selo Dedali  tak  serta merta  dilakukan. Mengingat, pertambangan adalah domain dari pemerintah pusat .

Setelah  pertemuan berjalan lancar, moderator  Yopi  Sahrudin  meminta perwakilan   BPN  menyampaikan data. Saat itu BPN yang diwakili, Sohanes  hanya diam (membisu-red). Dan diketahui, PT Argo  Selo Dedali belum memiliki izin. Mendengar hal itu, sontak suasana di ruangan menjadi heboh dan teriakan dari warga menjadi-jadi.

Tak hanya warga, juga dari UPTD Pertambangan Provinsi yang hadir, tak mampu meredam keadaan. Bahkan diantara mereka yang tak mau di sebutkan jati dirinya, juga mengakui perusahaan tersebut tak miliki data yang konkrit.

Karena situasi tak terkendali, akhirnya Ketua DPRD OKU memberikan isyarat bahwa pertemuan kali ini dihentikan dulu. Pintanya, nanti seluruh pemangku kepentingan hadir pada rapat selanjutnya. ‘’Semua warga diminta pulang dengan tertib. Dan hasil lebih lanjut segera disampaikan  pada pemerintah pusat,’’ tegasnya. (*)

laporan : andang suherman