oleh

Menanti Kebijakan Illegal Drilling

Dengan bermodalkan mesin kompresor Shark dalam kondisi hidup, dan selang terhubung pada pipa bor dalam tanah dan selang menuju tempat penampungan minyak.

Mengeluarkan minyak dari dalam tanah menggunakan tekanan udara yang dihasilkan dari kompresor melalui selang kompresor pada pipa 1 menuju sumber minyak, kemudian akibat tekanan udara tersebut minyak akan keluar pada pipa 2, setelah minyak keluar dari pipa 2, minyak lalu di tampung ke dalam drum.

Ini sedikit gambaran penambangan illegal drilling yang dilakukan penambang sumur bor illegal yang sering dilakukan oknum, tanpa mengindahkan dampak pengeboran.

PALEMBANG, SuaraSumselNews | Dampak illegal drilling bagi dunia migas jadi momok yang tak berkesudahan, akibatnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak memperoleh sumber pendapatan dari minyak dan gas yang dilakukan dengan cara illegal.

Dampak illegal drilling bisa berfotensi terjadi kerusakan lingkungan hidup dalam jangka panjang, dampak lingkungan yang ditimbulkan tidak dapat dimitigasi, sehingga berpotensi mengancam kerusakan lingkungan, kesehatan masyarakat dan termasuk infrastruktur.

Selain itu, tercemarnya sumber air, baik sungai maupun danau maupun air tanah, serta merusak sistem alur sungai akibat pengolahan limbah minyak bumi yang tidak sesuai ketentuan.

Banyak penyebab akibat penambagan illegal ini, bisa juga menimbulkan kebakaran di kawasan hutan, merusak ekosistem hutan akibat pencemaran limbah.

Dasar Hukum Usaha Hulu Migas

Untuk UU Migas No. 22 Tahun 2001 dijelaskan untuk penguasaan dan pengusahaan di atur dalam Pasal 4 ayat 2, bahwa Penguasaan oleh Negara, diselenggarakan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa dan Pasal 6 ayat 1, Kegiatan Usaha Hulu, dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama.

BACA JUGA:  Gubernur: Saya Datang Memupuk Keakraban

Sedangkan untuk illegal drilling sendiri sudah jelas hukum yang berlaku bagi setiap orang yang melakukan pengeboran sumur minyak secara illegal.

Di Pasal 52 sudah dijelaskan, bahwa setiap orang yang melakukan eksplorasi dan/ atau eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama dipidana dengan pidana penjara paling lambat 6 tahun dan denda paling tinggi Rp 60 Miliar.

Pasal 4 ayat 2, Penguasaan oleh Negara, diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat melalui kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan Pasal 5 ayat 1, kegiatan usaha minyak dan gas bumi dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat.

foto: ist

Sedangkan landasan hukum UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020, bahwa di Pasal 4 ayat 2, Penguasaan oleh Negara, diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat melalui kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan Pasal 5 ayat 1, Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Dan untuk illegal drilling sendiri sudah dijelaskan di Pasal 40 butir 7, setiap orang yang melakukan eksplorasi dan/ atau eksploitasi tanpa mempunyai Perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama dipidana dengan pidana penjara paling lambat 6  tahun dan denda paling tinggi Rp.60 miliar.

Sumur Tua dan Sumur Illegal

Untuk pengeboran di sumur tua sendiri sudah diatur bahwa untuk mendapatkan persetujuan dari Ditjen Migas dan ada perjanjian kerjasama dengan KKKS, dan disetorkan dan tercatat di KKKS dan dilaporkan ke SKKMigas, dan menjadi pendapatan Negara.

BACA JUGA:  Wajib Pajak Ranmor, Razia Wilayah Plaju dan Kertapati

Sedangkan sumur illegal adalah sumur yang dibor tanpa ijin dari Instansi terkait yang mewakili Pemerintah, dilakukan oleh Perorangan, sekelompok orang tanpa ada kontrak kerjasama dengan SKKMigas/tanpa ijin dari Negara.

Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto menyebut, bahwa pengeboran minyak secara illegal bisa mencapai 10 ribu barel per hari, menurutnya hal ini menjadi masalah serius dan harus segera ditindak.

“Memang ini masalah serius, sudah ada diskusi tapi belum temui titik terang. Namanya ilegal mesti ditindak,” ungkapnya.

Sumur tua dengan jumlah yang besar dan potensi cadangan yang dimilikinya jika dikelola dengan baik maka dapat berpeluang untuk dapat menambah produksi minyak nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat lokal.

Deputi Operasi SKK Migas Julius Wiratno, mengatakan, Illegal drilling merupakan permasalahan menahun yang belum selesai sehingga diperlukan tindakan yang lebih konkret antara SKK Migas dengan beberapa KKKS Produksi sehingga penyelesaian penanganan illegal drilling dapat memberikan manfaat untuk Negara.

Artinya, jika illegal drilling ini di kelola dengan benar, maka pengeboran tersebut bisa memberikan mafaat.

Begitupun Penasihat Ahli Kepala SKK Migas Satya Widya Yudha Sumur mengatakan, yang illegal perlu diarahkan payung hukum atau revisi peraturan yang telah ada serta diperlukan kerjasama seluruh pihak/stakeholder.

Tangkap Pelaku Illegal Drilling

BACA JUGA:  Wartawan Harus Kompetensi

Kegiatan pencurian minyak melalui illegal drilling seakan menjadi cerita yang tidak berkesudahan khususnya untuk masyarakat Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari, semenjak tahun 2017 sudah terdapat empat kasus dan pada tahun 2018 terdapat sembilan kasus dengan 31 orang tersangka yang mana semua di tuntut dengan Undang-Undang Republik Indondesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dengan tuntutan empat tahun sampai dengan enam tahun penjara dan denda sebesar 60 Milyar Rupiah.

Baru-baru ini Subdit Tipidter Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel, juga mengamankan pelaku pengeboran minyak mentah illegal di Jalan B80, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, dan mengamankan tiga orang penambang.

Untuk mengantisipasi semburan gas bercampur lumpur, petugas bangun tanggul, dan polisi menyita tiga unit mobil merk Grand Max yang berisi minyak mentah sebanyak 2,3 ton.

Sektor Yang Rentan Kejahatan

Sektor minyak merupakan sektor yang sangat membuat sektor ini rentan akan berbagai tindak kejahatan, pencurian minyak terjadi hampir setiap hari dalam tiga modus yaitu illegal tapping, illegal drilling dan penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan terhadap penegakan hukum terhadap illegal drilling bahwa penegakan hukum terhadap kegiatan illegal ini belum dilaksanakan secara optimal dikarenakan belum ada payung hukum yang kuat dimiliki oleh pemerintah daerah karena kewenangan untuk menangani penertiban dari kegiatan illegal tersebut merupakan wewenang dari pemerintah pusat.

Penulis : M. Asri

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.