Deru Nyaris tak Hadir Diskusi

Kewenangan Gubernur Dipagari Perda

PALEMBANG, SuaraSumselNews – GUBERNUR Sumsel terpilih, H Herman Deru (HD), sempat khawatir. Pasalnya dia nyaris tak bisa hadir saat diskusi panel pembangunan hukum pada Fakultas Hukum Unsri, Selasa siang (4/9),kemarin.

Sebab pagi Selasa itu, Herman Deru masih berada di Jakarta. Ya, hanya tinggal satu jam lagi, harus berada di Fakultas Hukum Unsri, sebagai nara sumber. ‘’Namun berkat kesigapan dan cepat berangkat dengan pesawat udara pagi itu, akhirnya dapat hadir di tempat acara,’’ ujarnya kepada wartawan.

Bahwa Fakultas Hukum Unsri gelar diskusi panel dengan tema ‘Pembangunan Hukum di Sumsel Tahun 2019-2024. Dalam diskusi tersebut, Herman Deru sebagai nara sumber. ‘’Menjadi kebanggan kami atas kehadiran Gubernur Sumsel terpilih,’’ujar Dekan Fakultas Hukum Unsri, Dr Febrian, MS, SH.

“Hari ini kita kedatangan Pak Herman Deru. Relevan sekali topik yang kita diskusikan ini. Dengan adanya diskusi ini,  mahasiswa disini mampu melihat apa yang menjadi persoalan. Misalnya, kasus korupsi karena membawahi OPD. Selain itu,  bisa membahas persoalan perkebunan, pertambangan dan keamanan bagi masyarakat, ” jelasnya.

Kata Febrian, dia harharap Fakultas Hukum bisa hasilkan intelektual hukum.  Kita ingin produk sarjana hukum yang berkualitas. Utamanya, dengan kegiatan seminar ini menjadi postif.

Saya melihat topik yang disampaikan, Gubernur Sumsel terpilih,  banyak yang harus diidentifikasi persoalan hukum. Diantaranya kejahatan konvensional begal, narkoba,  perampokan.  ‘’Seperti kata Herman Deru mudah terdeteksi. Karena modusnya tak beragam. Hal itu dapat diatasi,  dengan pembangunan insfasrtruktur dengan korelasinya masalah kemananan,” bebernya.

Mengenai kewenangan Gubernur, lanjut Febrian,  gubernur memiliki kewenangan terbatas.  Batasan gubernur di pagari oleh Perda.  “Banyak disinkronisasi baik keatas. Misalnya Perda Minerba, Permen Menteri Pertambangan dan   Lingkungn Hidup dan ilegal taping. Itu semua, masalah   penegakan hukum,” ujarnya.

Menurut dia, untuk menegakkan Perda, gubernur  harus menindaklanjuti dengan manajemen yang baik. Karena mengelolah Pemda tak cukup dengan niat yang baik saja.

Bahwa untuk menegakan Perda, misalnya  jalan khusus untuk batu bara harus tahan banting dalam menginplementasikan Perdanya.  Artinya banyak yang harus dipikirkan.  ‘’Beliau mau jadi orang baik,  harus ditunjang orang orang yang profesional dan mumpuni. Bukannya orang yang memperkaya diri sendiri,’’ tutur Febrian.

“Pak Herman Deru  harus bisa membangun Sumsel lebih dari Pak Alex Noerdin. Dan harus konsisten dengan visi dan misinya,” katanya lagi.

Sementara, Gubernur Sumsel terpilih, Herman Deru mengakui, diskusi ini menggugah masyarakat akan sadar hukum. “Saya mengajak adek- adek (mahasiswa-red) semua,  menitik beratkan kesadaran hukum. Apapun  statusnya, apakah Gubernur,  Bupati, Wali Kota,  Camat,  Lurah,  Kades,  RW, RT dan masyarakat harus taat hukum.

Tujuan kita menegakkan keadilan. Keadilan hakiki ada pada hati masing masing. Ayo kita berlaku seadil adilnya.  Apapun profesi kita, ayo kita ajak masyarakat agar sadar hukum.Tahu hak dan tahu kewajiban.

‘’Utamakan tanggungjawab, apapun tugas yang kita emban.  Ayo sama sama bertanggungjawab terhadap daerah kita dan negara Indonesia,” pinta Herman Deru.

Ketika dibuka sesi tanya jawab, ada pertanyaan Rizky (mahasiswa) terkait kasus Dana Bansos 2013 di Pemrov Sumsel. Apakah akan terus dilanjutkan atau tidak?

Menanggapi pertanyaan tersebut, Herman Deru menuturkan  masalah Bansos 2013, dirinya sepakat Bansos tak boleh berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada. Apalagi menjelang Pilkada.  Itu tidak boleh bagi-bagi uang, termasuk  P3N diberi kendaraan motor.  “Kasus itu seperti apa? Itu kewenangan penegak hukum,” tukasnya.

Selain itu, tentang pembuatan Perda, Deru menambahkan, pihaknya akan  mengingatkan lembaga yang memproduksi hukum dalam hal ini legislatif.

Izinkan aku buat Perda itu, melibatkan Perguruan Tinggi.  Karena tidak semua legislatif itu mengerti hukum. Bahwa keterlibatan perguruan tinggi, utamanya Fakultas Hukum, sangat penting.  ‘’Saya tak kuat memimpin sendirian. Saya butuh pengawasan kalian semua. Saya ingin jadi gubernur yang baik, ” beber Deru dengan penuh canda itu.

Selesai acara diskusi, Herman Deru menuturkan,  apresiasi acara ini.  “Diuji dahulu komitmen saya untuk penegakan hukum. Disini kita  menjelaskan haknya, tapi kesadaran hukum masyarakat.

Bagi para penyelenggara punya motivasi.  Bagi Pemprov kedepan,  masyarakat mudah diatur,  mau diatur.  Karena Pemrov melakukan dengan kejujuran. Sebelum aturan diberlalukan tapi disosialisasikan dahulu.  Untuk Perda diuji dahulu,  keterlibatan pergurun tinggi dan harus   memberikan kebaikan bagi masyarakat,” pungkasnya.  (*)

laporan : winarni/yulie