NCW Desak Kejati Usut Kasus Korupsi

Aktivis Sempat Demo di Kajegung Jakarta

PALEMBANG, SuaraSumselNews – KEJAKSAAN Tinggi (Kejati) Sumsel, dinilai sangat lamban dalam menangani kasus dugaan korupsi. Utamanya yang dilaporkan oleh aktivis National Corruption Watch (NCW) Lahat.

Buktinya, akitifis NCW Lahat, telah berkali-kali demo di Kantor Kejati Sumsel. Namun hingga saat ini belum juga ada tindakan nyata. Makanya, kinerja Kejati patut dipertanyakan, ujar sejumlah aktifis NCW kepada wartawan.

Bahwa perlu kami jelaskan, dugaan korupsi dana anggaran dari Sekwan DPRD Lahat tahun 2014, senilai Rp 5,6 miliar dalam pencairannya waktu itu sudah tutup buku per tanggal 25 Desember.

Diharapkan, usut tuntas kasus korupsi dana APBD Kabupaten Lahat tahun 2014 yang merugikan negara mencapai Rp 5,6 miliar. Termasuk, kasus Lelang Pengadaan Kendaraan Khusus Mobil Pengujian Kendaraan Bermotor Keliling yang di mark-up anggaran APBD Kabupaten Lahat berjumlah Rp 2,4 milyar.

Buktinya, pemberantasan Korupsi di Indonesia, utamanya  di Kabupaten Lahat belum juga menyentuh sampai ke akar bawah. Ini terbukti dari beberapa kasus yang di laporkan National Corruption Watch (NCW) Lahat pada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, masih jalan di tempat.

Makanya, kami atas nama rakyat demi terwujudnya keadilan yang merata terhadap penegakan hukum, kami turun ke jalan di depan Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk meminta agar Kajati Sumsel di copot dari jabatannya.

Bahwa NCW Lahat menilai lamban kinerja Kajati Sumsel dalam mengusut kasus korupsi yang ada di Kabupaten Lahat. Seperti, dugaan korupsi Sekretariat DPRD Kabupaten Lahat bersumber dari Dana APBD tahun 2014 senilai Rp 5,6 Miliar. Dan kasus Lelang Pengadaan Kendaraan Khusus Mobil Pengujian Kendaraan Bermotor Keliling yang disinyalir mengandung mark-up anggaran dengan menggunakan dana APBD sebesar Rp 2,4 milyar.

Diketahui sebagai pemenangnya lelang oleh CV JAM yang  beralamat di Jalan Mangga Besar Raya No. 177 Jakarta Pusat. Dengan nilai penawaran Rp 2,3 milyar, selisih pagu anggaran dengan harga pemenang lelang sejumlah Rp 14, 5 milyar.

Terkait hal itu, aktivis NCW lagi endesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengusut tuntas kasus mark-up oleh pengusaha/konsultan dengan dugaan korupsi di Sekretariat DPRD Lahat Anggaran tahun 2014.

Pastinya, aksi demo depan Kejaksaan Agung, merupakan tindak lanjut dari laporan yang kami sampaikan pada Kejati Sumsel belum di proses. ‘’Patut diduga, kinerja Kajati disini jalan ditempat dalam penanganan kasus perkara dugaan korupsi di Kabupaten Lahat,’’ ungkap sejumlah aktivis NCW lagi. (ril)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *