Zonasi PPDB, Ancam Swasta 

Ombudsman Buka Posko Pengaduan

PALEMBANG, SuaraSumselNews- KEBIJAKAN pemerintah penerapan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2018/2019 berpotensi menjadi polemik. Bahkan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Palembang menyorot sistem zonasi ini menjadi ancaman bagi sekolah swasta tak dapatkan siswa baru.

Ketua BMPS Kota Palembang, Drs H Asnawi CK MM mengatakan yayasan pendidikan swasta di Kota Palembang sangat banyak. Sedikitnya 147 yayasan pendidikan yang menaungi TK hingga SMA. Terdiri dari 398 TK, 78 SD, 99 MI, 139 SMP, 36 MTs, 97 SMAS, 69 SMK dan 15 MA. “Total ada 929 sekolah dengan jumlah siswa sekitar 65.000 orang,” jelasnya saat datangi Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan, Kamis kemarin (21/5).

Kata Asnawi, jumlah yayasan pendidikan swasta tidak sebanding dengan jumlah siswa yang masuk. Hasilnya sekolah swasta tersebut terancam tutup karena tanpa murid.

Dan banyak faktor yang mengancam sekolah swasta, berujung bubar. Misalnya, pendirian Unit Gedung Baru (UGB) atau Unit Sekolah Baru (UKB) dan pembukaan kompetensi baru dan penambahan Ruang Kelas Baru (UKB).

Apa lagi sekolah negeri yang berdekatan dengan sekolah swasta. Selain kebijakan sekolah negeri terapkan double shift dan kuota siswa yang diterima. ‘’Ujungnya pasti masyarakat memilih sekolah negeri ketimbang swasta, meski kualitas swasta lebih baik,’’ urainya.

“Pastinya tak ada transparansi kuota penerimaan siswa/i setiap sekolah bisa menjadi pemicu permainan oknum berlaku kurang adil. Makanya, hal tersebut kami meminta pihak ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan turun tangan. Tujuannya untuk menyelesaikan ketidakadilan tersebut,’’ tegas Asnawi.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Selatan, M Adrian Agustiansyah,SH,MHum mengatakan, senada dengan keluhan yang disampaikan BMPS tersebut. Dan beberapa bulan kedepan pihaknya akan membuka posko pengaduan khusus seleksi PPDB 2018 di Sumsel, utamanya Kota Palembang.

Targetnya? Agar Sumsel bebas dari perilaku maladministrasi yang berujung pidana dalam dunia pendidikan. Seperti adanya titipan siswa, permintaan uang/imbalan dan lain sebagainya.

”Fokus kami dalam awasi proses penerimaan ini, akan melakukan uji sampel ke sejumlah sekolah yang tersebar di Sumsel dengan metode acak. Wujudnya, melihat kinerja sekolah dalam melakukan proses PPDB 2018 yang akan diuji kedalam aturan yang berlaku,” terang M Adrian dengan nada meninggi itu.

Menyinggung diskriminasi pengelolaan sekolah negeri dan swasta, dia menambahkan, memang ada keberpihakan pemerintah daerah terhadap pengelolaan sekolah negeri. Dibanding sekolah swasta. Padahal sejumlah lainnya di nusantara, pemerintahnya mempunyai komitmen memajukan sekolah negeri dan swasta.

Bahkan di Jawa Barat (Jabar) tahun 2016 hingga saat ini telah membangun kelas baru berjumlah 16.000 ruang kelas bagi sekolah swasta, demi memajukan kualitas pendidikan, paparnya lagi. (rill)