Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pembangunan Desa di Sumsel

JAKARTA, SuaraSumselNews | Bersandar pada data Badan Pusat Statistik, Provlnsi Sumatera Selatan memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi (6,14%) dan berada dl atas rerata naslonal (5,17%) (BPS, 2018). Data ini menunjukkan bahwa pembangunan di Sumatera Selatan berkembang cukup baik dengan didukung dengan pembangunan infrastruktur yang semakin pesat karena diadakannya berbagai event internasional termasuk Asian Games 2018.

Berbagai program di bidang bantuan sosial pun telah dikucurkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta Dana Desa yang alokasinya terus meningkat mencapai Rp190 triliun, dari tahun 2017 hingga tahun 2019 (Kemendes).

Dana Desa adalah salah satu program yang dilaksanakan pemerintah pusat untuk meningkatkan produktivitas masyarakat di desa agar semakin sejahtera. Hasil survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik juga menunjukkan bahwa, terjadi pengurangan desa tertinggal dari tahun 2014 sebanyak 19.750 desa, menjadi 13.232 desa pada tahun 2018 (BPS, 2018). Hal ini dicapai antara lain dengan membangun jalan desa dan jembatan desa untuk membuka keterisolasian, membangun embung, irigasi, serta pasar dan BUMDES untuk meningkatkan produktivitas masyarakat desa, serta drainase, saluran air bersih, Polindes, dan MCK untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang tentunya dilakukan dengan bersama dengan pendamping desa.

Namun harus diakui, bahwa berbagai program yang dilakukan dan indikator makro pertumbuhan ekonomi ini belum sepenuhnya mampu menyelesaikan masalah pelik di Sumsel, yaitu tingkat kemiskinan yang masih tinggi khususnya di desa. Tren angka kemiskinan di Sumsel pun walaupun mengalami penurunan tetapi masih belum signifikan.

Publik perlu mengetahui sejauh mana program Dana Desa mampu mengangkat problem kemiskinan di desa dan meningkatkan produktivitas desa. Bagaimana pemerintah pusat, daerah dan masyarakat berkolaborasi untuk mengentaskan masyarakat desa dari kemiskinan.

Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sumatra Selatan mencatat hingga 29 Oktober 2018, alokasi Dana Desa tahap III baru tersalur pada empat kabupaten/kota di provinsi itu. Keempat kabupaten yang telah mendapat kucuran dana desa yakni, Musi Banyuasin, Muara Enim, Musi Rawas, dan Kota Prabumulih. Masih kecilnya kucuran di tahap III ini karena sebagian besar desa belum memberikan laporan hasil pengerjaan atas penggunaan dana ditahap ll lalu.

Oleh karena itu, untuk mengupas Iebih jauh, Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Kantor Staf Presiden menggelar Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertajuk “Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pembangunan Desa di Sumsel” di Palembang, Sumatera Selatan, Senin (04/02/2019).