PALEMBANG, SuaraSumselNews | WAKIL Ketua Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Mgs Syaiful Padli mengakui pihaknya telah menggelar rapat kerja bersama mitra Komisi V DPRD Sumsel selama dua hari berturut-turut membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Sumsel Tahun 2020.
“Bahasan anggaran perubahan tahun ini lebih fokus kepada alokasi anggaran untuk penanganan Covid di Sumsel. Baik dalam sektor kesehatan ( APD, fasilitas rumah sakit sampai kepada insentif tenaga medis). Sektor ekonomi ( dampak ekonomi dan solusi dr pemerintah termasuk sektor pariwisata yang terdampak). Sektor sosial (jaringan pengaman sosial),” katanya, kepada media ini, Kamis (1/10).
Katanya, yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam penanganan Covid di Sumsel ini perlu dikawal tidak hanya oleh DPRD Sumsel tapi oleh seluruh masyarakat .
“Termasuk laporan yang kami terima dari beberapa masyarakat. Misalnya masih ada Puskesmas yang belum medapatkan alat pelindung diri dari pemerintah, atau insentif tenaga kesehatan yang pencairannya macet. Belum lagi soal sembako yang tidak merata bahkan solusi untuk UMKM yang terdampak Covid belum semuanya mendapat perhatian Pemerintah,” ujarnya.
Sedangkan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Syamsul Bahri mengatakan, APBD Perubahan tahun 2020 fokus Peminjaman dana sebesar Rp 539.851.548.950,- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan kepada pemerintah pusat melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai dampak pandemi Covid-19 ternyata ditelah setujui Pemerintah Pusat dan telah cair.
“Kembali lagi memang dananya tidak mencukupinya tapi mendekati mencukupi . Dana pinjaman tersebut akan diteruskan dan akan membayar anggaran yang di recofusing untuk bidang infrastruktur kemarin.,” katanya.
Pembahasan APBD Perubahan 2020 ini menurutnya akan selesai cepat guna segera membahas APBD Induk tahun 2021.
Sedangkan Sekda Sumsel H Nasrun Umar memastikan pembahasan APBD Perubahan tahun 2020 selesai hari ini. “ Yang pasti soal pinjaman akan masuk dalam APBD Perubahan ini,” katanya.(*)
