Gubernur Undang Anggota DPRD 3 Kabupaten
PALEMBANG, SuaraSumselNews – Untuk menyamakan persepsi pembangunan Sumsel kedepan, Gubernur Sumsel H.Herman Deru mengundang ratusan anggota DPRD terpilih masa jabatan 2019-2024 dari tiga daerah sekaligus di Griya Agung, Senin (16/9).
Selain memberikan pengarahan, pada kesempatan itu Gubernur juga melakukan Penandatanganan Keputusan Pengangkatan Anggota DPRD terpilih dari tiga daerah tersebut yakni Kabupaten Muaraenim, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan Kota Prabumulih.
Dalam kata sambutannya Gubernur Provinsi Sumsel mengatakan, Kegiatan yang tengah berlangsung merupakan inisiasi pertama kali di negara Indonesia dimana bertujuan untuk menyamakan persepsi untuk membangun daerah. Mengingat membangun daerah tidak hanya selalu berbicara mengenai materi.
“Kita pertama kali yang memulai, tidak ada provinsi tanpa ada kabupaten/kota di dalamnya. Maka kita (Pemprov Sumsel dan Anggota Legislatif) samakan persepsi di dalam membangun daerah, tidak ada satu pun yang membuat kita terpisah maka langkah juga harus sinkron. Tetap harus terkoneksi yang disebut dengan konektivitas,” ungkapnya
Herman Deru menuturkan, setiap anggota DPRD memegang amanah dan hak serta tanggung jawab dan kewajiban. Sebab, garda terdepan dalam pelayanan masyarakat di kabupaten/kota adalah anggota DPRD.
“Berkerja karena tanggung jawab, bahwa masing-masing anggota mempunyai tupoksi . Sumsel punya wilayah yang sangat luas bahkan terluas di pulau Sumatera, maka butuh pengelolaan yang penuh tanggung jawab. Kompetisi berjalan begitu ketat,” katanya
Dalam kesempatan ini pula orang nomor satu di Provinsi Sumsel ini kembali menuturkan, agar dalam menjalankan tugasnya anggota DPRD harus transparan. Sehingga visi dan misi pembangunan daerah yang nantinya akan bermuara kepada upaya mensejahterakan rakyat serta menurunkan angka kemiskinan dapat terwujud di Sumsel
“Tugas dan wewenang penganggaran ini sangat krusial , karena berkaitan dengan mekanisme pemanfaatan keuangan daerah agar efektif dan efisien dan langsung berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Jadi memang harus transparan” pungkasnya. (ril)
