PALEMBANG, SuaraSumselNews | PEMPROV Sumsel komitmen dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kualitas pelayanan publik di tahun anggaran 2025.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna XVIII DPRD Provinsi Sumsel, Jumat (25/7), yang digelar di ruang rapat utama.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Drs. H. Edward Candra, MH, mewakili Gubernur H. Herman Deru, menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Perubahan APBD 2025.
Menanggapi dorongan dari Fraksi Partai NasDem, Pemprov Sumsel menyambut baik usulan peningkatan target PAD. Dari proyeksi awal Rp10,06 triliun, pemerintah optimis bisa mendorong capaian hingga Rp11,12 triliun.
“Ini bentuk respon aktif kami terhadap dinamika fiskal daerah sekaligus upaya memperkuat struktur ekonomi daerah yang inklusif,” kata Edward.
Ia menambahkan, langkah itu akan diimbangi dengan penciptaan iklim usaha yang lebih kondusif dan kebijakan perpajakan yang pro-rakyat.
Beberapa inisiatif yang telah dijalankan antara lain digitalisasi layanan pajak, program pemutihan pajak, penghapusan pajak progresif, dan bebas BBNKB.
Terkait sorotan Fraksi PDI Perjuangan mengenai peningkatan belanja daerah, Edward menegaskan bahwa seluruh alokasi anggaran tetap mengacu pada prinsip efisiensi dan akuntabilitas.
Belanja daerah disusun melalui pendekatan partisipatif, melibatkan masyarakat lewat Musrenbang dan Forum Konsultasi Publik.
“Setiap rupiah anggaran harus berdampak langsung bagi masyarakat. Kami juga memperkuat pengawasan agar dana publik benar-benar tepat guna dan tepat sasaran,” ujarnya.
Soal penguatan sektor pertanian, Edward menambahkan bahwa Pemprov Sumsel secara konsisten mengalokasikan alat dan mesin pertanian modern. Pada 2022, telah dibagikan 24 unit traktor roda dua, meningkat menjadi 81 unit pada 2023, dan direncanakan 68 unit untuk 2025.
Selain itu, juga disiapkan drone pertanian, mesin pengering (dryer), pupuk organik, RMU, hingga excavator untuk mendukung produktivitas petani.
Menanggapi Fraksi Partai Demokrat, Edward menegaskan bahwa penyusunan anggaran berlandaskan pada prinsip transparansi, efisiensi, keseimbangan, dan keadilan.
Sesuai dengan amanat PP Nomor 35 Tahun 2023 dan Perda Nomor 3 Tahun 2023, Pemprov akan mengalokasikan minimal 10% dari penerimaan PKB dan opsen PKB untuk pengembangan transportasi umum di Sumsel.
Selain itu, perhatian terhadap sektor pertanian juga terus ditingkatkan.
Dinas Perkebunan Sumsel telah menganggarkan berbagai bantuan berupa sarana dan prasarana untuk kelompok tani di seluruh kabupaten/kota, demi mendorong kesejahteraan petani secara berkelanjutan.
Wakil Ketua DPRD Sumsel, H. Nopianto, S.Sos, MM, menyatakan bahwa tanggapan Pemprov telah menjawab berbagai aspirasi dari masing-masing fraksi.
Selanjutnya, pembahasan teknis akan dilakukan oleh komisi-komisi DPRD bersama mitra perangkat daerah mulai 31 Juli hingga 1 Agustus 2025.
Tahap akhir akan dilanjutkan dalam rapat konsultasi Badan Anggaran DPRD bersama TAPD dan Inspektorat Provinsi pada 4–5 Agustus 2025 untuk finalisasi Raperda Perubahan APBD 2025.
Dengan strategi fiskal yang terarah dan penguatan pelayanan publik, Sumsel menatap 2025 sebagai momentum mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. (*)
