LAHAT, SuaraSumselNews– RIBUAN massa membludak kepung Kantor Bupati Lahat, Selasa siang kemarin. Mereka merupakan perangkat desa dari 360 desa dalam wilayah 24 kecamatan di Bumi Seganti Setunguan. Massa menuntut pemerintah disini membayarkan penghasilan tetap (siltap), alokasi dana desa (ADD), dana bagi hasil (DBH) dan dana Pilkades serentak.
‘’Ingat kami ke sini karena sejak lama diminta perangkat desa,’’ tegas Adam Malik, Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa ( FKKD) Kecamatan Kikim Tengah yang juga Kades Siring.
Kondisinya dilematis, karena dana yang diminta perangkat desa pembayarannya ditunda oleh Pemkab Lahat. Bila dihitung mencapai Rp 57.476.757.000. Dana ini meliputi, siltap triwulan III Rp 13.349.000.000, ADD triwulan III Rp 13.625.000.000, siltrap triwulan IV Rp 13.140.000.000, ADD triwulan IV Rp 12.678.300.000, DBH Rp 3.755. 457.000 dan dana Pilkades Rp 1.120.000.000.
Sementara, Sekretaris Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lahat, Niel Akirin, saat menerima sejumlah perwakilan perangkat desa, dia menjelaskan, kendala utamanya saat ini adalah kas daerah kosong. Ya tak ada transfer dana dari pusat.
Bahwa usulan permintaan pembayaran sudah diterima BKD dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Namun nyatanya dana transfer dari pusat belum juga masuk. Dana tranfer triwulan IV ditunda pembayaran karena digunakan bayar utang yang kurang tahun 2016. Makanya, hal itu bukan disengaja, tapi karena kondisi dari pusat,’’ kilahnya.
Kemudian, setelah menerima penjelasan dari Pemkab Lahat, ternyata ribuan massa yang memadati halaman Kantor Bupati Lahat itu, akhirnya membubarkan diri. Dan para pendemo merasa lega setelah mendapat penjelasan seperti itu, urai Niel Akirin. (*)
