Kades Gumai Membantah Dituding Jual Lahan Desa

MUARAENIM, SuaraSumselNews | PENGGARAPAN ‘lahan gambut’ Desa Gumai, Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muaraenim saat ini telah mencapai tahapan pembersihan, blocking dan kanalisasi oleh ‘pihak ketiga’. Namun menuai gesekan cukup serius.

Terkait hal itu sedikitnya, puluhan warga Desa Gumai Jum’at lalu (31/3) datangi Kantor Pemdes untuk meminta Kepala Desa (Kades) mengurus masalah kompensasi yang diiming-imingkan oleh pihak BPBD selaku pengurus ataupun negosiator dengan calon pengelola lahan yang disebut sebagai ‘pihak ke tiga’.

Namun keterbatasan pihak Pemdes yang menurut Kades tak memiliki kapasitas untuk berdiri disisi warga desanya untuk mendorong permintaan pencairan kompensasi dimaksud. Justru menuai tudingan miring terhadap sang Kepala Desa (Kades).

Kades Firdaus bin Hoplan dituduh dan dicurigai oleh warga telah nersekongkol dengan pihak BPBD ‘menjualkan lahan tersebut’ atau sepertinya ada permainan.

Bahwa berdasarkan penjelasan warga lahan dimaksud merupakan kawasan rawa gambut dengan luas diperkirakan mencapai 1.000 hektar. Toh beberapa bulan yang lalu ada yang namanya ‘pihak ke tiga’ atas persetujuan BPD Desa Gumay mulai melakukan penggarapan lahan. Nah disana warga menyebutkan adanya semacam kesepakatan dan kompensasi yang akan mereka terima. Dan nyatanya
hingga saat ini belum juga ada kejelasan. Iming-iming yang belum terealisasi inilah yang memicu polemik tersebut.

Akan tetapi setelah tim media klarifikasi kepada Kepala Desa Gumai Firdaus bin Hoplan apa yang ditudingkan terhadapnya itu adalah tidak demikian adanya.

Berikut penjelasan Kades Firdaus kepada media ini Rabu (5/4) bahwa dia mengatakan berdasarkan berita acara yang di laksanakan BPD bersama masyarakat desa Gumai 6 Januari 2023 BPD mendatangi kami selaku Kepala Desa Gumai bahwa mereka telah melaksanakan musyawarah dan menyerahkan berita acara tersebut kepada kami. Dan kami respon hasil musyawarah tersebut dengan akan melaksanakan rapat koordinasi Pemdes bersama BPD”

Lanjut Firdaus, setelah mendapatkan hasil rapat, berencana akan melapor ke Camat Gelumbang untuk meminta pengarahan. Namun sebelum melaksanakan rapat teras tersebut dan menghadap Camat Gelumbang, dua hari berselang BPD menemui kami bahwa BPD menyampaikan mereka telah menghubungi pihak ketiga untuk melakukan pemblockan lahan”.

Saat itu saya jelaskan dengan BPD, bila hal itu bisa silahkan.. Dan saya jelaskan bahwa lahan yang akan di blok itu statusnya HPKP dan tidak bisa di perjual belikan atau di ganti rugi. Tetapi bisa dikelola atau di usahakan oleh masyarakat atau kelompok tani.

Sementara, BPD telah mengurus kelompok tani tersebut melalui akte notaris. Makanya kami jelaskan selaku Pemdes bila kelompok tani tersebut memerlukan surat untuk menguatkan kelompok tani tersebut jika tidak bertentangan dengan aturan akan kami buatkan, jelasnya.

“Masalah lahan dan menggunakannya dilakukan dan bertanggung jawab adalah BPD apapun bentuknya, ” urai Kades ini.

Dengan seiring waktu maka warga banyak yang menanyakan kepada saya. Dan urainya, sesuai yang disampaikan dengan pihak BPD, urainya.

“Masyarakat banyak pernah mendangi lahan yang di blok itu dan pada hari Jumat kemaren masyarakat medatangi kami di kantor desa Gumai untuk meminta penjelasan kepada kami dan kami jelaskan seperti yang diatas, masyarakat ingin kami yang ambil alih tentang kompensasi yg di sampaikan oleh BPD kepada masyarakat” kata Firdaus.

“Dan kami jelaskan jika masyarakat meminta kami untuk melakukan negosiasi atas kompensasi oleh pihak ketiga maka kami tidak bisa, intinya masyarakat ingin mendapatkan kompensasi kepada pihak ketiga. Dan kami tidak bisa lakukan itu, jadi masyarakat menuduh kami telah sekongkol menjual lahan tersebut karena tidak bisa memenuhi permintaan masyarakat”

“Dan perlu perjelas lagi bahwa saya tidak pernah menjual lahan seperti yang dituduhkan.”tutup Firdaus. (dian)