Harno : TPP ASN Pemkot Palembang Dipotong 50%

PALEMBANG, SuaraSumselNews | TAMBAHAN Penghasilan Pegawai (TPP) ASN di jajaran Pemerintah Kota Palembang dipastikan akan kembali dipangkas hingga 50 persen. Kondisi Ini diprediksi akan berlangsung hingga 2022.

Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan kondisi keuangan daerah yang tak membaik sejak terjadinya pandemi Covid-19.

Untuk diketahui, capaian Pendapatan Asli Daerah untuk Palembang rasio dari target hanya 60 persen saja. “Dengan berat hati kami sampaikan TPP ASN Pemkot Palembang akan dikurangi 50 persen. Bila ekonomi membaik akan dikembalikan lagi seperti semula.

Karena defisit anggaran pendapatan kita diperkirakan baru Rp400 miliar, ” Ujar Walikota Palembang, H Harnojoyo, Senin (9/8).

Wali Kota mengatakan, dengan kondisi saat ini Pemerintah Kota Palembang sudah melakukan evaluasi atas kebijakan yang diambil ini.

“Untuk optimalisasi masih sangat sulit terutama dengan kondisi kegiatan dibatasi dan masih pandemi sangat sulit untuk di optimalisasikan,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa menambahkan sebelumnya sejak Januari hingga Juli, pembayaran TPP sifatnya ditunda 50 persen dan akan dibayarkan saat pendapatan daerah meningkat.

Namun, mulai Agustus hingga Desember ini dipotong 50 persen. “Diprediksi berlanjut hingga 2022, termasuk TPP Sekda juga hanya dibayar 50 persen,” katanya.

Selain itu, saat ini pembayaran TPP harus memenuhi syarat yakni izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan dilakukan harus setelah melunasi pembayaran insentif Tenaga Kesehatan (Nakes).

“Pembayaran TPP kepada ASN ini harus ada izin Kemendagri, karena pembayaran insentif Nakes ini sekarang kembali ke APBD maka harus diprioritaskan dulu bayar insentif Nakes baru TPP,” katanya.

Pemkot Palembang mengakui jika dengan dikembalikannya kebijakan pembayaran insentif Nakes ke daerah ini tentu sangat membebani APBN.

Anggaran untuk insentif Nakes tahun ini Rp15 miliar, belum lagi membayar TPP untuk sekitar 12 ribu orang. “Jumlah insentif yang diterima setiap nakes sudah ada acuannya perorang, dan disesuaikan dengan keuangan daerah,” katanya.

Pemkot Palembang juga mengingatkan agar puskesmas dan Dinas Kesehatan agar tertib administrasi karena pembayaran insentif ini bersifat kolektif.

Jadi jika satu dokumen belum lengkap, maka pembayaran seluruh Nakes tertunda. “Kami juga mengingatkan pihak Dinkes atau puskesmas untuk tidak macam-macam memotong insentif Nakes, akan ada sanksi yang berat sesuai aturan yang berlaku,” tutupnya. (sp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *