PALEMBANG, SuaraSumselNews | RENCANANYA Pemkot Palembang akan menarik seluruh mobil dinas (mobnas) pejabat eselon II, III, IV..Dan menggantinya dengan mobil pribadi. Mobil pribadi yang digunakan merupakan milik pejabat yang bersangkutan.
“Penarikan mobil dinas diganti dengan mobil pribadi pejabat itu baru wacana yang idenya berasal dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD),” kata Asisten III Setda Pemkot Palembang Zulkarnain, Jumat (13/1).
Kompensasi dari penggunaan mobil pribadi dijadikan mobil dinas, lanjut Zulkarnain, Pemkot Palembang akan memberikan uang tunjangan BBM dan pemeliharaan.
“Besarnya uang tunjangan BBM dan pemeliharaan akan dikaji terlebih dahulu,” ujarnya.
Wacana tersebut, urai Zulkarnain, akan dilaporkan ke Wali Kota Palembang H Harnojoyo. Jika wako Palembang setuju, akan dilanjutkan dengan kajian dengan melibatkan tim independen. Apakah dari Unsri atau lembaga lainnya.
“Tim independen akan mengkaji eifisiensi anggaran menggunakan mobil dinas yang ada atau menggunakan mobil pribadi pejabat dijadikan mobil dinas. Jika efisien, tentu akan memilih menggunakan mobil pribadi menjadi mobil dinas,” terangnya.
Diakui Zulkarnain, anggaran yang digunakan untuk mobil dinas pejabat Pemkot Palembang, lumayan besar. Seperti BBM, pemeliharaan, pajak, dan biaya lainnya. Semua itu dianggarkan dan ditanggung APBD.
Jika rencana itu direalisasikan, jelas Zulkarnain, Pemkot Palembang akan mengeluarkan Perwali (Peraturan Wali Kota) yang menjadi acuan penggunaan mobil pribadi menjadi mobil dinas. Di dalam Perwali akan diatur besarnya tunjangan BBM untuk semua mobil pribadi yang dijadikan mobil dinas. Mulai dari eselon II, III, dan IV. “Perwali yang menjadi acuannya,” paparnya.
Bagaimana dengan mobil pribadi Sekda? Itu, tadi, tambah Zulkarnain, apakah dalam Perwali juga diatur mobil pribadi Sekda yang dijadikan mobil dinas juga diatur. Sebab, jabatan sekda kota eselon IIA. “Mungkin Perwali akan mengatur hanya mobil pribadi pejabat eselon IIB ke bawah,” terangnya (*)
