Hadi : Sudah ada MoU Pilkada
PALEMBANG, SuaraSumselNews- PANGLIMA TNI, Hadi Tjahjanto dan Kapolri, Tito Karnavian memberikan pangarahan pada 5.000 anggota TNI dan Polri di PSCC, Jumat siang kemarin (20/4).
Panglima TNI dan Kapolri, meminta anggota TNI dan Polri untuk menjaga netralitas dalam Pilkada, Pileg dan Pilpres mendatang. Kata Hadi, pertemuan ini penting. Dirinya telah melakukan roadshow di Jawa, Jateng, Sultra, Balikpapan, Tarakan, Aceh, Riau dan Pekan Baru.
“Saya bangga pada kesempatan ini bisa bertemu langsung dengan 5.000 TNI dan Polri. Dan ini yang paling banyak anggotanya selama saya roadshow,’’ jelasnya.
Terima Kasih prajurit TNI dan Polri. Artinya saudara bisa memberikan darma bakti ke ibu pertiwi. Saya yakin dengan adanya kerjasama TNI dan Polri, pemuka agama, tokoh adat. Sehingga semua masalah bisa dituntaskan dengan baik. Hasilnya situasi akan kondusif, rakyat tenang dan aman dalam melaksanakan tugasnya. Saya bangga dengan kalian semua,” ujarnya.
Dijelaskannya, tahun ini, ada 171 pilkada. Nanti ada pileg dan pilpres. “Ini rawan disusupi isu negatif. Sehingga bisa berkembang menjadi tindakan anarkis. Jika dikembangkan ancaman siber, hoak, kampnye hitam dan mobilisasi masa.
Saya yakin TNI dan Polri punya facebook, twiter, pilih mana informasi yang bukan hoax. Tahapan Pilkada 2018 dan Pemilu. Pilkada, Pileg dan Pilpres akan lancar, aman dan sukses. Karena tugas itu tugas mulia yang harus dilaksanakan. Yang kita lakukan pengamanan distribusi logistik, penetapan dan paska penetapan,” bebernya.
Hadi menuturkan, TNI dan Polri sudah ada MoU dalam Pilkada serentak yakni sinkronisasi keamanan pemilu. “Netralitas dalam Pemilu harga mati. TNI dan Polri harus memegang teguh netralistas. Bagi TNI dan Polri tegak lurus dalam satu komando dari Panglima TNI dan Kapolri. Perlu diketahui TNI dan Polri mendapat kepercayaan yang paling tinggi dari masyarakat.
Bayangkan kalau TNI dan Polri tidak netral. Rakyat tidak percaya. Kalau kita bisa melaksanakan tugas di tahun ini dengan baik. Insya Allah, kita akan ditingkatkan tunjangan kinerja. Tunjangan khusus Babinsa dan Babinkamtibmas.
Jaga kepercayaan TNI dan Polri jangan dirusak oleh oknum tidak bertanggungjawab. Tingkatkan kemampuan dini dari ancaman keutuhan NKRI di Pilkada dan Pileg. TNI dan Polri sebagai aparat negara harus berdiri tegak. Dalam menjaga kebhinekaan. Unsur pimpinan dekat dan menyatu dengan anak buah.
Babinsa, Babinkamtibmas dan Kades, kalau ada masalah keamanan segera lapor ke Kapolsek, Dandim. Pada 2018 ada tunjangan Babinsa dan Babinkamtibmas. Tetap jaga solidaritas TNI dan Polri dalam menjaga peran. Kalau Babinsa dan Babinkabtismas sinergi maka akan aman. Tugas sama ditempat sama. Tunjangan khususnya harus sama,” terangnya.
Menurut dia, ada 2 kekuatan besar di Indonesia. Yakni TNI dan Polri. Kalau TNI dan Polri ada sinergitas, maka kemanan bisa dijaga.
Sementara itu, Kapolri Tito Kanarvian menegaskan, dirinya bangga bisa bertemu dengan Panglima ditempat ini. Apa yang disampaikan Panglima sangat jelas. Membuat TNI dan Polri solid. Sementara ada upaya pendiktomikan TNI dan Polri, dengan ada pembedaan tugas.
TNI dan Polri harus solid. Karena ada faktor substansial di NKRI ini. Pada 5 Oktober 2017 Panglima TNI juga menyampaikan hal yang sama diulangi lagi di Rapim TNI dan Polri oleh Presiden. Politik TNI dan Polri adalah politik negara. Kadang-kadang anggota TNI dan polri alergi dengan kata-kata politik.
‘’Bagaimana memperoleh kekuasaan dan bermanfaat untuk orang banyak. Tapi kalau visi tidak baik akan merugikan orang banyak, itu berbahaya. Bicara politik bicara kepentingan, bicara loyalitas,” ucapnya.
Kata Tito, NKRI harus dipertahankan. “Revolusi dunia sekarang siber. Yang tidak mengenal batas wilayah. Revolusi bidang komunikasi, perbankan, ekonomi, perdagangan, militer. Harus diwaspadai operasi memecah belah bangsa, agar saling curigai. Dilempar isu untuk memecah belah, keagamaan,” paparnya.
Tito menjelaskan, menjaga NKRI berdiri utuh, tidak goyang, mampu bersaing dengan negara lain. Peran Polri, TNI, intelejen itu sangat penting untuk menjaga keutuhan negara. “TNI yang kuat, Polisi yang kuat, punya intelejen yang kuat dan birokrasi yang efektif dan efisien. Fakta di Indonesia, anggota TNI 450 ribu dan Polri 423 ribu anggota.
Unsur kepercayaan publik itu penting sekali. Saat ini, dari sekian banyak lembaga Polri dan TNI adalah lembaga yang palling dipercayai publik. TNI 94 persen masyarakat percaya, KPK 87 persen dan Polri 70 persen. Kepercayaan masyarakat harus terus kita tingkatkan,” pungkasnya. (*)
