BATURAJA, SuaraSumselNews | SEDIKITNYA puluhan wartawan yang kesehariannyamencari berita di Bumi Sebimbing Sekundang menggeruduk ruangan Sekda OKU. Dan kedatangan mereka meminta tanggapan pada Pj Sekda terkait temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tahun 2023 di Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Ogan Komering Ulu (OKU) yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Dimana alokasi dana sebesar Rp159 juta diperuntukkan untuk langganan koran dan majalah ternyata digunakan Kepala Bappenda OKU untuk kegiatan operasional di luar kegiatan tersebut
Makanya oara wartaean tergabung dari beberapa media online dan cetak disini geruduk Kepala Bappeda OKU, Dharmawan Irianto yang saat ini juga menjabat sebagai Pj Sekda OKU di Kantor Pemkab OKU, Selasa (27/6).
Kedatangan para wartaean ini menemui Dharmawan Irianto guna meminta klarifikasi. Ya mengapa dia tega menggunakan anggaran langganan media Bappeda OKU tahun 2022 yang ternyata dialihfungsikan ke kegiatan operasional kepala Bappeda OKU tanpa memperdulikan nasib rekan-rekan wartawan yang sebagian sangat bergantung dari langganan media tersebut.
Namun sayangnya saat puluhan wartawan tiba di kantor Pemkab OKU, ternyata Dharmawan Irianto tidak berada di ruangan Sekda OKU. Dari keterangan petugas staf mengatakan beliau sedang berada di luar.
Tidak menunggu lama puluhan media ini, langsung menuju Kantor BKAD OKU untuk mengkonfirmasikan terkait keterangan Dharnawan Irianto yang mengaku sudah mengembalikan uang yang terpakai ke Kas Negara. Yakni sebesar Rp 159 juta Namun sayangnya juga tidak dapat menemui pejabat di BKAD OKU.
Menurut wartaean disini, Rudi Hartono mengatakan, mereka sangat menyayangkan perbuatan Dharmawan Irianto yang tega mempergunakan anggaran langganan media untuk kepentingan operasional kepala Bappeda OKU.
“Kami akan mengadakan aksi damai beramai-ramai di kantor Pemda OKU dan DPRD OKU agar pemerintah daerah dan legislatif di OKU tahu persoalan ini,” tegasnya.
Hal senada juga disampaikan rekan Hendri Saputra yang menyesalkan atas perbuatan Darmawan Irianto yang diduga dengan sengaja ingin mengambil hak langganan media yang telah dianggarkan sebelumnya dengan nama mengatas namakan media.
“Seolah pejabat OKU yang satu ini tidak peduli dengan nasib kami, dia sengaja mengganggarkan anggaran media tapi malah digunakan untuk kegiatan dana operasional. Apakah selama ini dia menjabat Kepala Bappeda OKU tidak ada anggaran biaya untuk operasional sehingga tega mengambil hak anggaran untuk kami ,”urai Hendri.
Sambung dia, Darmawan Irianto yang juga menjabat Pj Sekda OKU ini, sedang mengikuti assessment pencalonan Sekda difinitif. Tapi kok malah memberikan contoh yang tidak baik di publik, khususnya masyarakat OKU ,”sesal Hendri Saputra.
Seperti diketahui, dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tahun 2023 menemukan adanya temuan di Badan Pendapatan Daerah (Bappeda) OKU yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dimana alokasi dana sebesar Rp159 juta diperuntukkan untuk langganan koran dan majalah ternyata digunakan Kepala Bappeda OKU untuk kegiatan operasional di luar kegiatan tersebut.
Dalam LHP tersebut di jelaskan, hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban belanja langganan surat kabar dan majalah pada Bappeda OKU menunjukkan bahwa terdapat transfer untuk pembayaran belanja langganan surat kabar dan majalah sebesar Rp159.454.000, ke rekening pribadi pegawai Bappeda yang dilakukan beberapa kali.
Kemudian disebutkan juga, hasil konfirmasi ke pegawai yang bersangkutan menyatakan bahwa belanja tersebut sebenarnya tidak terealisasi dan uang yang ditransfer diambil kembali oleh Kepala Bappeda OKU.
Informasi dihimpun di lapangan menyebutkan, terjadi beberapa kali transfer ke rekening pribadi, kemudian ditarik kembali secara tunai lalu uang tersebut diserahkan kepada Kepala Bappeda OKU. (*)
laporan : radit
