Pahami Raperda APBD Sumsel

Rapat Paripurna  DPRD dan Pandangan Umum 

PALEMBANG, SuaraSumselNews – RAPAT paripurna XLVIII DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumsel. Utamanya, terhadap raperda  perubahan APBD Sumsel tahun anggaran 2018, Senin kemarin (27/8).

Rapat paripurna DPRD Sumsel dipimpin, Wakil Ketua DPRD Sumsel,  Kartika Sandra Desi dan didampingi Plt Ketua DPRD Sumsel M Yansuri, Wakil Ketua DPRD Sumsel H Chairul S Matdiah SH dan para undangan serta Kepala Dinas.

Bahwa sembilan fraksi tersebut adalah Fraksi Partai PDI Perjuangan, Demokrat, Golkar, Gerindra, PAN, PKB, Hanura, Nasdem dan Fraksi partai PKS. Dan melalui juru bicaranya masing-masing. Seluruh fraksi mengapresiasi raperda  tentang perubahan APBD Provinsi Sumsel tahun anggaran 2018.

Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya Hasbi Asidiki mengatakan, memahami konstruksi raperda APBD Sumsel tahun anggaraan 2018 berserta rincian prioritas program dan kegiatannya. Untuk pendapatan  asli daerah yang berasal dari hasil pengelolaan  kekayaan daerah yang dipisahkan termasuk di dalamnya  hasil investasi daerah terhadap BUMD.

“Fraksi Partai Golkar sebelumnya bahwa  pendapatan yang berasal dari BUMD haruslah berimbang dengan investasi yang dikeluarkan pemerintah Provinsi Sumsel. Perubahan  BUMD yang sebagian besar telah berubah menjadi perseroan terbatas, haruslah benar-benar memberikan kontribusi yang signifikan  terhadap pendapatan asli daerah,” ujarnya.

Hasbi menjelaskan,  untuk target pendapatan lainnya yang berasal dari dana perimbangan yaitu sebesar lebih kurang Rp 2,5 triliun yang berupa bagi hasil pajak, kurang salur DBH SDH dan pajak serta dana alokasi khusus.

Sedangkan Fraksi Partai Demokrat, melalui juru bicaranya Ir Holda MSi menilai,  struktur Rancangan Perubahan APBD 2018 yang dipaparkan dalam nota keuangan tersebut. Dimana terjadi penurunan yang cukup signifikan. Maksudnya  dari beberapa sektor Pendapatan Daerah.

Dari retribusi daerah, (turun 28,09 %). Lain-Iain Pendapatan Asli Daerah yang sah (turun 33,62 %). Lain-lain Pendapatan Daerah yang swah (turun 20,49 %). Hibah (turun 78,86 %). Sedangkan pendapatan lainnya  (turun 23,90%).

Dalam hal ini  Fraksi Partal Demokrat memaklumi terjadi penurunan yang cukup signifikan di sektor retribusi daerah. Penyebabnya, Pemprov Sumsel secara konsisten tak melaksanakan pemungutan tehadap peraturan daerah yang terkait dengan pajak dan retribusi daerah yang telah dibatalkan oleh pemerintah.

Selain itu, Fraksi Demokrat sepakat dengan Pemprov Sumsel yang mendayagunakan kekayaan dan aset-aset daerah yang ada. Dengan cara dikelola dengan pihak ketiga, selagi sama-sama memperoleh keuntungan untuk kedua pihak.

Dari sisi kebijakan umum perubahan belanja daerah juga terjadi peningkatan. Belanja daerah Propinsi Sumatera Selatan pada APBD induk tahun Anggaran 2018 semula dianggarkan sebesar Rp 5.806.808.072.332,59. Dan APBD Perubahan menjadi Rp 8.676.818.928.257,95. Sehingga mengalami peningkatan Rp 2.870.010.855.925,36 atau 49,42 %.

‘’Untuk belanja tak langsung terjadi kenaikan sebesar 44,65 % dan belanja langsung juga terjadi kenaikan 57,55 % dari APBD induk tahun anggaran 2018,” bebernya.

Sementara, Fraksi Partai  Kebangkitan Bangsa melalui juru bicaranya Dra Hj Nilawati mengatakan, seperti yang disampaikan Gubernur pada Nota Keuangan R-APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018, bahwa terdapat perubahan pada asumsi pendapatan belanja dan pembiayaan.

Fraksl Partai Kebangkitan Bangsa memberikan pandangan terkait beberapa hal. Bahwa Fraksi PKB menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Pemerintah Daerah atas usaha-usaha eksekutif dan pihak-pihak terkait. Sehingga pada tahun ini pendapatan daerah Provinsi Sumatera Selatan diproyeksikan naik sebesar Rp 2,3 triliun atau naik sekitar 33,95 % .

Terkait estimasi perubahan pendapatan daerah, jika melihat postur anggaran yang telah disampaikan, terjadi penurunan proyeksi pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli daerah sebesar Rp 158 milyar (4,39 %). Hal tersebut terjadi pada sektor retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Serta yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 18 milyar lebih atau sekitar 20,49 % yang terjadi pada sektor hibah dan pendapatan lainnya.

“Kami memandang belum optimalnya penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah pada sektor retribusl daerah dan lain-lain. Juga pendapatan asli daerah yang sah serta yang bersumber dari lain-lain yang sah pada sektor hibah dan pendapatan lainnya. Sehingga dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah,” katanya.

Nilawati mengungkapkan,  Fraksi-PKB berharap dimasa yang akan datang Pemprov Sumatera Selatan dapat lebih kreatif dan berimprovisasi serta berinovasi. Tujuannya, endapatkan sumber pendapatan lain yang sah selain bergantung terhadap dana perimbangan.

Mencermati perubahan pada anggaran belanja daerah, yang mengalami peningkatan sebesar Rp 2,8 triliun lebih atau naik sebesar 49,42 %, fraksi kami berharap agar Pemprov  dapat menghemat pos-pos anggaran dengan memperhatikan skala prioritas program dan kegiatan seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan serta penanggulangan kemiskinan.

Wakil Ketua DPRD Sumsel, Kartika Sandra Desi menambahkan, pihaknya meminta eksekutif menyiapkan jawaban dan penjelasan untuk di sampaikan pada rapat paripurna DPRD Sumsel, Senin (3/9), nanti. (*)

laporan : winarni

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *