PAD Palembang 2023 Ditarget Jadi 1,2 Triliun

PALEMBANG, SuaraSumselNews | TAHUN anggaran 2023 target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinaikan menjadi Rp1,2 triliun dari tahun 2022 Rp1,080 triliun. Diketahui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang untuk tahun 2022 telah lampaui target sebesar Rp 1.169.949.716.966,20 dari target sebesar Rp 1.080.387.000.000.

Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang Herly Kurniawan mengatakan, sebagai pelaksana kita akan berusaha untuk mencapai target tersebut, apapun hasilnya. Dan mudah mudahan ke mukjizatan bisa seperti pada tahun 2022, katanya kepada media ini, Rabu (4/1).

Herly mengungkapkan, program untuk kedepan kita tetap intensifikasi melalui sampling, pengawasan, dalam membangun budaya kerja yang mencakup (bersih melayani bertanggung jawab, komitmen dan konsisten) inila yang akan meningkatkan wajib pajak dan tanggung jawab pegawai juga meningkat,” ungkapnya.

Dijelaskan, target dari tahun kemarin sudah kita tingkatkan jauh dari tahun sebelumnya. Jadi 11 pajak itu di atas capaian 2021. Dan untuk kedepan nanti akan kita lihat apakah ada kebijakan kebijakan baru yang kita ambil. Namun yang paling pokok adalah kita secara internal harus kita bangun adalah budaya kerja kita dulu.

“Kesadaran wajib pajak yang mendongkrak PAD yaitu melalui pelaksanaan sistem sampling monitoring,” jelas Herly.

Dengan dicabutnya PPKM mudah mudah akan menambah daya dorong dalam rangka membangun usaha untuk lebih baik lagi

Ketika di tanya mengenai banyaknya banner individu dan organisasi yang terpasang di jalan umum. Apalagi saat ini menjelang pesta demokrasi, Herly berkilah, untuk banner individu dan organisasi regulasi kita tidak boleh memungut pajak.

Srmentara mereka menggunakan media komersil. mestinya tidak boleh. Berarti Pemkot Palembang ini kecolongan. Kenapa banner di tempat yang dilarang di pasang untuk individu dan organisasi.

” Bapenda ini hanya memungut pajak sesuai aturan. Alangkah baiknya regulasi itu di tinjau kembali. Dikarenakan Pemkot ini tidak menyiapkan tempat untuk mereka memasang banner tersebut. Jadi di akomodir kepentingan mereka ini jadi regulasi,” kilahnya. (*)
laporan : winarni