Kebijakan Satu Peta Cegah Korupsi SDA

PALEMBANG, SuaraSumselNews | Dalam menjaga Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia tentunya tidak terlepas dari peran pemuda untuk menjaga dan meletarikan SDA yang ada, mengingat begitu banyaknya tumpang tindih sengketa yang sering terjadi di Indonesia.

Sebetulnya sekarang ini kami mengajak para pemuda mahasiswa, khususnya mahasiswa Universitas Indo Global Mandiri (UIGM) Palembang untuk paham mengenai pelaksanaan kebijakan satu peta.

“Mengajak mahasiswa sebagai generasi muda di sini, apalagi 20 tahun ke depan negara ini akan dipimpin oleh salah satu di antara pemuda-pemuda ini,” jelas Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik Badan Informasi Geospasial (BIG), Dra Lien Rosalina saat jadi pembicara di Universitas Indo Global Mandiri (UIGM), Palembang, Jumat (28/9) dalam acara bertema “Peran Pemuda dalam menjaga SDA dan memberantas Korupsi”.

Lien mengatakan, BIG mengajak dan memperdalam generasi muda yang hadir untuk bisa mengetahui tentang korupsi SDA serta kebijakan satu Peta sebagai salah satu solusinya.

“Bahwa perencanaan pembangunan atau proses perizinan itu harus mengacu terhadap data spasial, bukan hanya yang selama ini dikeluarkan dalam bentuk data angka terutama untuk perizinan, tetapi harus tahu di mana lokasinya sebetulnya,” ungkapnya.

Ia mengungkapkan sekarang ini ternyata masih terjadi tumpang tindih, mengapa tumpang tindih? karena tidak ada remote dalam penyusunan peta itu tidak mengacu kepada referensi yang sama.

“Nah inlah tahapan kebijakan satu peta mengenalkan kepada generasi muda di sini bahwa kalau menyusun peta itu membuat peta itu harus mempunyai satu rujukan serta mempunyai standar dan harus mempunyai geodatabase,” jelasnya.

Menurutnya, kalau mau dilihat apakah terjadi konflik dengan peta yang lain atau dengan izin yang lain. Dengan adanya tahapan di dalam kebijakan satu peta, proses sinkronisasi akan menyelesaikan konflik atau tumpang tindih izin yang sudah terjadi.

“Peluang korupsi SDA dapat muncul, antara lain, karena tidak adanya satu peta yang menjadi rujukan pengelolaan SDA dan perencanaan pembangunan di indonesia. Masing-masing institusi dapat memiliki versi peta yang berbeda, sehingga banyak yang tidak transparan,” bebernya.

Sementara, Sutradara grup komedi MOP Papua Epen Cupen, Irham Archo menyampaikan,  BIG berperan mengkoordinasi proses pelaksanaan kebijakan satu Peta sebagai salah satu solusinya. Jika sepenuhnya terlaksana, kebijakan ini akan meningkatkan transparansi pengelolaan lahan, memperbaiki koordinasi antar instansi, dan mempersempit kemungkinan korupsi SDA.

“Dalam pelaksanaannya, BIG juga mengajak anak muda untuk berperan aktif mendukung kesuksesan kebijakan satu Peta. Sebagai contoh keterlibatan kreatif anak muda,” ujar Irham.

Dalam kesempatan tersebut, turut di putar miniseri Epen Cupen yang berjudul “ini Tanah Siapa?” Karena miniseri tersebut mengupas kebijakan satu Peta dalam format komedi, sehingga masyarakat umum untuk memahami dan berperan aktif mendukung pengelolaan lahan yang berkelanjutan.

Irham menambahkan Mini seri komedi ‘Ini tanah Siapa?’ lahir dari pengalamannya sebagai putra-putri Papua. Di Marauke, kami banyak mendengar atau bahkan menyaksikan sendiri masalah tumpang tindih lahan dan korupsi SDA yang mengakibatkan konflik antar masyarakat, swasta maupun Pemerintah.

“Namun masih sedikit masyarakat Indonesia yang paham akan pentingnya partisipasi aktif mereka untuk melindungi SDA,” ungkapnya.

Irham menambahkan miniseri komedi Ini tanah Siapa ini telah ditonton lebih dari satu juta kali dalam kurun waktu kurang dari satu bulan, yang mengisahkan tentang tiga orang sahabat asal Papua, yaitu Celo, Dodi dan Nato. Masing-masing tokoh utama tersebut tengah mengalami isu terkait lahan.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Dr. Sumi Amariena Hamim, ST, M.T mengungkapkan kegiatan ini merupakan lanjutan kerjasama yang dilakukan Universitas Indo Global Mandiri (UIGM) dengan Badan informasi Geospasial.

“Ya, bentuk kerjasamanya itu dalam bentuk kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi ada pendidikan penelitian dan pengabdian dan dalam kerjasama ini salah satunya di Fakultas Teknik IUGM dengan program studi survei dan pemetaan itu wajib untuk membantu pemerintah dalam mensosialisasikan kebijakan satu peta,” jelasnya.

Dengan adanya kegiatan ini kami sangat berterima kasih sekali mahasiswa bisa mendapatkan wawasan tentang kebijakan satu peta.

“Kita harapkan mahasiswa itu tidak hanya di bangku kuliah saja, tetapi harus menjadi bagian dari solusi permasalahan yang ada di masyarakat, jadi mahasiswa dengan adanya pengetahuan ini tentunya dapat membantu pemerintah dalam mensosialisasikan bagaimana pentingnya dalam memanfaatkan peta-peta yang terintegrasi,” jelasnya.

laporan : m.a

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *