PALEMBANG. SuaraSumselNews – DPRD Sumatera Selatan mendengarkan jawaban gubernur atas pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Sumsel terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027.
Jawaban disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang dalam Rapat Paripurna XLIV (44) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Senin (12/10). Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel Nopianto,
“Penjelasan dari pihak eksekutif sangat penting untuk menyelaraskan persepsi antara legislatif dan eksekutif,” ujar Nopianto.
Dalam jawabannya, Wagub Cik Ujang merespons berbagai masukan strategis dari delapan fraksi DPRD Sumsel. Masukan tersebut mencakup optimalisasi pendapatan daerah, pembenahan infrastruktur, peningkatan layanan dasar, hingga penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menanggapi pandangan Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Demokrat terkait arah kebijakan keuangan daerah, Cik Ujang menegaskan komitmen Pemprov Sumsel untuk memastikan APBD 2027 tepat sasaran dan mampu menjawab berbagai persoalan aktual yang dihadapi masyarakat.
Untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor (PKB), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumsel memperkuat upaya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) melalui pemanfaatan teknologi dan pelayanan jemput bola. Upaya tersebut dilakukan melalui Aplikasi Signal, Siguntang, dan program Samsat Menyapa.
“Pemerintah Provinsi Sumsel akan melakukan optimalisasi PAD dan efisiensi belanja. Penyesuaian dilakukan dengan tetap memprioritaskan pelayanan dasar dan program yang menyentuh masyarakat. Belanja yang dikurangi adalah yang dapat ditunda atau nonprioritas, bukan pelayanan publik,” tegas Cik Ujang.
Menanggapi apresiasi Fraksi Partai Gerindra atas capaian Sumsel yang meraih peringkat ketujuh nasional dan posisi kedua di Sumatera dalam kualitas pembangunan infrastruktur, dia menegaskan bahwa pembangunan ke depan akan difokuskan pada wilayah yang masih sangat membutuhkan.
Pembangunan dan perluasan infrastruktur di kawasan terpencil serta tertinggal akan menjadi prioritas, dengan tetap mengedepankan efektivitas, kualitas, dan skala prioritas.
Sementara itu, menanggapi pandangan Fraksi Partai NasDem, pemprov melalui dinas pendidikan berkomitmen meningkatkan sarana dan prasarana sekolah, baik melalui rehabilitasi maupun pembangunan gedung baru.
Fraksi DPRD Sumsel sampaikan pandangan terkait Raperda APBD 2027. Upaya tersebut didukung oleh optimalisasi pendapatan daerah serta dana APBN melalui program revitalisasi gedung satuan pendidikan.
Di bidang kesehatan, pemprov menegaskan komitmennya menjaga keberlanjutan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) bagi masyarakat kurang mampu melalui integrasi dan pemadanan data bersama BPJS Kesehatan.
“Pada layanan primer, kami terus mendorong optimalisasi puskesmas melalui upaya promotif dan preventif. Salah satunya melalui Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk deteksi dini penyakit masyarakat,” ujarnya.
Menanggapi perhatian khusus Fraksi Partai Golkar terhadap penanganan karhutla, Pemprov Sumsel melalui BPBD dan instansi terkait telah menyiapkan serangkaian langkah penanganan yang terukur dan berkelanjutan.
Upaya pencegahan dilakukan melalui pemetaan wilayah rawan karhutla, sosialisasi kepada masyarakat, pemantauan satelit dan titik panas (hotspot), koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, hingga penyiapan sumber air sebelum kebakaran terjadi.
Pemprov Sumsel juga menegaskan bahwa hotspot merupakan indikator awal yang harus diverifikasi secara langsung di lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya.
“Prinsip utama kami adalah api kecil harus segera dipadamkan sebelum membesar. Pemadaman darat tetap menjadi tulang punggung dengan dukungan tim gabungan, sementara operasi pemadaman udara (water bombing) disiagakan untuk wilayah yang sulit dijangkau,” tukasnya. (*)
