oleh

Hasil RUPS PT Sriwijaya Mandiri 2021, Laba Mencapai 7,9 Miliar

PALEMBANG, SuaraSumselNews | RAPAT Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Sriwijaya Mandiri Sumsel (SMS) Tahun 2022 digelar di kantor PT SMS Jalan Demang Lebar Daun, Jumat (5/8).

Dirut PT Sriwijaya Mandiri Sumsel (SMS) Adi Trenggana Wirabakti mengatakan, hari ini PT Sriwijaya Mandiri Sumsel (SMS) telah melaksanakan RUPS atas laporan keuangan tahun 2021. Dalam hal ini pemegang saham Pemprov Sumsel diwakili oleh Wakil Gubernur dan satu lagi BUMD.

Dari RUPS tadi sudah menyetujui terhadap seluruh hasil yang dilakukan PT SMS pada tahun 2021 yakni PT SMS menghasilkan laba sebesar hampir Rp 8 miliar lebih tepatnya Rp 7,9 miliar,” ujarnya.

Lebih lanjut Adi menuturkan, dengan demikian PT SMS adalah perusahaan yang sehat, bisa melaksanakan tugas-tugas selanjutnya. Dan bisa memberikan kontribusi dalam hal pembangunan di Sumsel.

BACA JUGA:  Deru Komit Realisasikan Target 100 Persen Wilayah Sumsel Teraliri Listrik

“Untuk kepengurusan direksi menjadi 3 orang dan komisaris menjadi tiga orang,” ucapnya.

Ketika ditanya kinerja PT SMS, lanjut Adi menerangkan, kinerja PT SMS luar biasa bagus. Selama ini selalu merugi, karena bisnisnya belum jalan. Tetapi sekarang dengan berjalannya bisnis PT SMS kami bisa mendapatkan laba sebesar hampir Rp 8 miliar. Sehingga PT SMS mendapatkan dalam laporan keuangan adalah wajar tanpa pengecualian (WTP),” katanya.

Adi menjelaskan, untuk rencana kerja perusahaan adalah PT SMS disetujui untuk melaksanakan program-programnya. Diantaranya untuk pelabuhan Tanjung Carat. Namun dengan catatan administrasi ya sudah terselesaikan dengan baik dan proses ini sekarang masih berjalan.

“Karena pembangunannya butuhkan dana yang besar. Maka pelabuhan ini akan menjadi motor ekonomi Sumsel. Sebagai BUMD yang sehat, maka PT SMS akan melaksanakan penugasan tersebut,” bebernya.

BACA JUGA:  Monpera Palembang Dikunjungi Pasukan Tentara Airbone Jepang

Adi mengungkapkan, pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat itu belum dimulai karena ada persyaratan administrasi yang harus diselesaikan.

“Saat ini masih dalam proses yang ada di pemerintahan Provinsi Sumsel. Belum bisa berjalan karena ada administrasi yang berkaitan dengan pemerintah pusat yang belum terselesaikan,” tandasnya. (*)
laporan ; winarni

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.