oleh

Eddy Santana Kaget Transmusi Berhenti Beroperasi

Pengelolanya tak Profesionl

PALEMBANG, SuaraSumselNews | MEMANG mengagetkan Bus rapid transit (BRT) Transmusi yang dikelola PT SP2J setop operasional sejak Sabtu (1/1) lalu. Sangat disayangkan , ujar mantan Wali Kota Palembang Eddy Santana Putra (ESP).

Selama ini BRT Transmusi menjadi salah satu kebutuhan transportasi masyarakat, yang dikelola PT SP2J.
Eddy Santana yang saat ini sebagai anggota DPR RI Komisi V dari Gerindra menilai, pengelolaan Transmusi yang tidak profesional berimbas pada pencabutan subsidi operasional angkutan massal tersebut.

Sebab, pencabutan subsidi tersebut merupakan imbas dari tidak terpenuhinya persyaratan dalam Peraturan Mendagri (Pemendagri) nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Operasional yang terjadi sekarang tidak dijalankan oleh manajemen yang profesional, sehingga seperti itu. Dulu subsidi paling besar diberikan untuk bus, anggaran APBD disalurkan ke BUMD sesuai aturan Dimana subsidi luar biasa, dan baru dijalankan,” kata ESP, Kamis (13/1).

BACA JUGA:  PT Sriwijaya Mega Wisata Siap Berangkatkan Jemaah Umrah

Dijelaskan ESP, dulu saat dirinya memimpin Palembang, ongkos penumpang bus Transmusi untuk biaya pemeliharaan dan sebagainya sehingga keuangan Transmusi baik, karena dikelola orang- orang profesional.

“Jadi dulu bisa, kenapa dulu bisa karena profesional tadi. Saya tidak mengatakan salah pengelolaan, tapi tidak profesional, ” jelasnya.

Dia menyarankan, kalau memang Pemkot Palembang sudah tidak mampu membiayai dengan mengelolanya dapat diserahkannya ke Kementerian Perhubungan, dimana Kemenhub ada pola lain BTS (By Service Subsidi), misal rute tertentu mau ada penumpang atau tidak, tetap dihitung per km.

“Dulu saat jaya Transmusi ongkosnya Rp 20 ribu, dan seharusnya sekarang lebih besar ongkosnya bisa diatas Rp 30 ribuan,” tuturnya.

BACA JUGA:  Dana Pinjam 112 M dari PT SMI, Pemkot akan Gunakan Bangun Infrastuktur

Dilanjutkan ESP, memang adanya taksi online saat ini berpengaruh terhadap penumpang angkutan massa Transmusi, namun hal itu seharusnya tidak menjadikan operasional Transmusi terhenti untuk memberikan layanan transportasi darat yang murah dan nyaman kepada warga.

“Saya menyatakan pembayaran jangan pakai uang cash tapi non cash (smartcard)karena tidak tahu masuk kantong mana nantinya. Smartcard saat ini dilakukan kementerian untuk Transmusi Jaya saat ini,dan bandingkan pelayanan dan service, hingga pengadaan bus. Jadi kita harap tetap ada Transmusi di Palembang, sehingga masyarakat dilayani dengan baik, ” tuturnya. (*/berbagai sumber)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait