LAHAT, Suara Sumsel News- Akibat pelayanan kesehatan yang tidak maksimal, akhirnya pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lahat, didemo puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peduli Masyarakat.
Di pelataran kantor Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Lahat, para pendemo meminta agar direktur RSUD Lahat diganti secepatnya. Sebab, fasilitas rumah sakit yang sudah baik itu dikotori oleh pelayanan yang tidak maksimal.
Koordinator Aksi (Koorak), Saryono Anwar, menegaskan dalam tempo empat tahun terakhir ini, kualitas layanan RSUD Lahat sangat buruk. Padahal fasilitas pembangunan di dalam rumah sakit itu sudah sangat baik. Namun kualitas layanan yang diberikan para medis rumah sakit itu, tidak ada kemajuan.
“Dalam tempo empat tahun, jika kita bandingkan dengan pelayanan sebelumnya, tidak ada perubahan sama sekali. Padahal pembangunan infrastruktur RSUD Lahat sudah sangat megah. Kalau dilihat dari dalam, keadaannya sama saja. Pasien kerap kali diperlakukan tidak manusiawi. Tak hanya mengganti direkturnya, pelayanan kepada pasien harus dibenahi,’’ teriak Saryono lantang, Kamis (21/12).
Menurut mereka, percuma saja gedung RSUD megah jika pelayanannya nol besar. ‘’Bahkan dana alkes pun tidak jelas keberadaannya. Untuk itulah kami minta agar direktur RSUD Lahat dicopot dari jabatannya,” teriaknya melalui pelantang suara.
Terkait soal itu, Koordinator Lapangan (Koorlap), Afrizal Muslim, mengatakan jika aksi unjuk rasa ini tak di indahkan, 24 Desember nanti pendemo akan berunjuk rasa lebih dahsyat. Bahkan mereka akan mendatangkan massa yang jauh lebih besar. ‘’Yakinlah. Jika aspirasi kami ini tidak diindahkan, kami akan bersikap lebih tegas. Bahkan akan mendatangkan massa yang jauh lebih besar. Aksi unjuk rasa ini merupakan tindakan awal,’’ tegas Afrizal.
Menurut dia, ada beberapa hal yang menjadi indikasi penyimpangan. Misalnya terjadi penyalagunaan wewenang penerimaan bantuan berupa kendaraan roda empat dari badan dunia PBB. Kendaraan roda empat ini, katanya, untuk operasional RSUD Lahat tahun 2014.
‘’Dalam proses kerjanya, di RSUD tersebut telah terjadi tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Terutama dalam progres penggunaan dan pertanggung jawaban dana belanja langsung di lingkungan RSUD Lahat yang bersumber dari APBD tahun 2015 dan 2016.
Tahun 2014 lalu, diduga terjadi penggelapan mobil bantuan dari PBB. Selanjutnya, di tahun 2015, diduga ada laporan pertanggung jawaban pengunaan dana markup dan direkayasa antara lain, misalnya penyediaan dana rapat koordinasi dan konsultasi keluar 50 kali, sebesar Rp 100 juta. Penyediaan jasa kebersihan kantor 70 orang tenaga, 10 jenis bahan serta 46 alat pembersih sebesar Rp 1,8 miliar. ‘’Lalu ada jaminan kesehatan masyarakat miskin sebesar Rp 500 juta. Selain itu, alat-alat kesehatan rumah sakit sebanyak 120 jenis dengan total Rp 600 juta. Dan pengadaan obat-obat rumah sakit sebanyak 350 jenis dengan total Rp 1 miliar,’’ katanya.
Tak hanya itu, juga ada pengadaan bahan logistik rumah sakit dan bahan makan minum pasien sebanyak 217 jenis dengan rincian Rp 1,834.258.200, serta pelayanan dan pendukung BLUD RSUD Lahat untuk satu kegiatan sebesar Rp 23 miliar.
Tidak hanya di tahun 2014 dan 2015. Penyelewengan dana yang di markup, terjadi di tahun 2016. Di antaranya, penyediaan dana rapat koordinasi dan konsultasi keluar 50 kali sebesar Rp 200 juta. Kemudian penyediaan jasa kebersihan kantor 70 orang tenaga, 10 jenis bahan serta 46 alat pembersih sebesar Rp 2 miliar. Jaminan kesehatan masyarakat miskin sebesar Rp 500 juta. Sedangkan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit sebanyak 45 jenis dengan total Rp 4.476.576.700.
Sementara dari pengadaan obat sebanyak 1 jenis, totalnya Rp 557.050.000. Pengadaan bahan logistik rumah sakit dan bahan makan minum pasien sebanyak 217 jenis dengan rincian Rp 1,528.000.000, serta pelayanan dan pendukung BLUD RSUD Lahat untuk satu kegiatan sebesar Rp 27 miliar.
Di tempat yang sama, Bupati Lahat yang diwakili Asisten I, H Ramsi SIP menuturkan akan melakukan mediasi dengan para pendemo. Bahkan dirinya akan menindak lanjuti dan menampung aspirasi para pendemo. “Aspirasi ini akan kita tampung. Bahkan kami mengajak perwakilan para pendemo untuk duduk bersama dalam melakukan mediasi bersama,’’ tukasnya. (*)
