Lagi, Massa SCW Demo di Kantor Diknas
PALEMBANG,SuaraSumselNews- LAGI Sriwijaya Corruption Whatch (SCW) Sumatera Selatan (Sumsel), menggelar aksi demo di Halaman Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumsel, Rabu (25/7).
Dari aksi demo tersebut, massa mendesak Kepala Disdik Sumsel untuk memecat Kepala SMAN 6 Palembang. Pasalnya, sekolah ini telah memungut uang sumbangan sarana pada orang tua siswa. Dan jumlahnya tak tanggung-tanggung, sejumlah Rp 5.250.000 (baca lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
Koordinasi Aksi lapangan SCW Sumsel, M Almi menegaskan bahwa sumbangan tersebut, jika tidak disetujui gubernur, maka tindakan itu adalah pungutan liar (pungli). “Kami mendukung sekolah dan kuliah gratis. Adanya pungutan seperti ini, mencederai diskriminatif anak berprestasi, tapi tidak punya uang,” paparnya.
Almi menegaskan, pihaknya berharap Kepala Dinas Pendidikan Sumsel, mampu mengakomodir anak-anak berprestasi bisa mengenyam pendidikan di sekolah negeri. “Sekolah itu tempat belajar dan tempat merubah masa depan. Kalau tidak sekolah, generasi masa depan akan suram. Kami minta ketegasan untuk memecat Kepsek SMAN 6,” pintanya.
Saat ini Pemprov Sumsel ada program sekolah gratis. Sedangkan pemerintah pusat ada program wajib belajar 9 tahun. Tapi di SMAN 6 ada pungutan uang sarana berjumlah yang sangat besar (Rp 5.250.000).
Padahal ada uang Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk biaya praktek dan lainnya. Dan uang pungutan tersebut dikemanakan? Alibi Kepsek SMAN 6 adalah uang sumbangan itu kesepakatan bersama Rp 5.250.000 di kali 350 siswa, total uangnya Rp 1,5 miliar. ‘’Orang tua siswa keberatan bayar uang sumbangan sarana tersebut. Mengingat, ada diantara orang tua siswa itu, bekerja sebagai tukang ojek,” paparnya.
Makanya, lanjut Almi, pihaknya pertanyakan program sekolah gratis di Sumsel? “Kita prihatin, sekolah menjadi ladang untuk mencari uang. Kepsek dan guru jalan-jalan keluar negeri. Jangan sampai dana komite, diselewengkan untuk kepentingan pribadi guru. Kalau kepala dinas tidak turun. Kami akan menduduki kantor Diknas ini,” bebernya.
Anggota SCW Fikri menambahkan, demo ini adalah aksi ke empat kalinya. Sebelumnya mereka lakukan aksi demo, di Kantor Disdik Provinsi, Ombudsman, DPRD Sumsel dan datang lagi kesini (maksudnya ke Diknas).
“Apa yang menjadi tuntutan kita bisa direalisasikan. Diknas Sumsel mampu memberi penjelasan. Kita tidak ingin ada pungli di sekolah. Karena tidak semua orang tua siswa mampu. Dan tidak boleh ada komersialisasi pendidikan,” tandasnya.
Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel, Widodo menguraikan, sebetulnya dirinya ingin pendidikan ini transparan dan akuntabel. SMA – SMK baru masuk tahun 2017 lalu ditangan saya. Kalau kalian mengawal saya, saya pastikan bersih. Karena tes dibuka dan diawasi.
‘’Saya berharap tahun depan, SMAN5 , SMAN3 dan SMAN6 bisa mengikuti langkah seperti yang dilakukan oleh SMAN 1 dan SMA 17 dalam proses PPDB. Bahwa siswa yang diterima, siswa yang miliki potensi akademik,’’ tuturnya lagi.
Tegas Widodo, tiga hari lalu, SMAN 6 Palembang diaudit oleh pihak Irjen tingkat SMA. Nanti hasil audit akan diumumkan. “SCW harus mengawasi. Tak semua Kepala Sekolah (Kepsek) baik. Jadi perlu investigasi, terkait sangkaan. Jika terbukti ada pungutan, akan kita tindak dengan tegas.
Bahwa saat ini pihaknya dilematis, tutur Widodo. Maunya saya, orang kaya sebaiknya tak sekolah di negeri. Karena mereka banyak uang. Jadi bisa bayar dimana saya. ‘’Sekolah negeri itu harusnya untuk orang kurang mampu. Toh hanya di Sumsel, orang kaya mau masuk sekolah negeri.
Ironisnya, tindakan orang orang tersebut, berbondong bondong ingin masuk negeri. Ya, kalau di negara luar, orang kaya sekolahkan putra-putrinya di swasta,” kilahnya. (*)
