Bupati Panca Pecat 2 Oknum Petugas Penyekatan, Karena Pungli

INDRALAYA, SuaraSumselNews | BUPATI Ogan Ilir, Panca Wijaya Akbar memberhentikan dua dari lima oknum petugas penyekatan yang melakukan pungutan liar (pungli) di Gerbang Tol Kramasan dan videonya viral.

“Terkait video viral pungli oleh oknum, saya sudah menugaskan diberi tindakan diberhentikan,” tegas Panca kepada wartawan di Indralaya, Jumat (23/7).

Adapun oknum yang diberhentikan Panca yakni dua dari lima orang petugas yang sehari sebelumnya diperiksa Polda Sumatera Selatan.Dua petugas tersebut, kata Panca, terekam jelas dalam video saat meminta uang kepada sopir truk.

“Karena sudah terbukti dari video yang beredar dan sudah terbukti dari pihak kepolisian. Yang pasti, baru dua orang (diberhentikan) karena sudah terbukti dari video yang ada,” ungkap Panca.

Dua orang yang dimaksud Panca, yang juga dua orang pertama yang diamankan Polres Ogan Ilir itu yakni Budiono (23 tahun) honorer BPBD Ogan Ilir dan Apri Ridho (27 tahun) honorer Pol PP dan Damkar Ogan Ilir.

“Untuk yang tiga orang lagi, masih dalam tahap pemeriksaan di Inspektorat. Karena kami tetap harus mengedepan asas praduga tak bersalah,” jelas Panca.

Putra Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Mawardi Yahya ini mengatakan akan menindak tegas siapa saja di lingkungan Pemkab Ogan Ilir yang melakukan pungli.

“Saya sampaikan, mulai dari tingkat ASN ke bawah, sejak saya dilantik Februari kemarin yang namanya pungli tidak dibenarkan apapun bentuknya,” kata Panca.

Disinggung mengenai alasan oknum petugas melakukan pungli karena tak ada insentif, Panca menilai hal tersebut bukanlah alasan untuk memeras orang.

“Masalah mereka tidak ada honor dalam kegiatan operasi penyekatan, itu bukan alasan. Mereka (para petugas) sudah menerima honor dari Pemkab. Jadi bukan alasan untuk melakukan pungli,” terang Panca.

Selama ini, lanjut Panca, petugas dari Pemkab Ogan Ilir yang bertugas di luar selalu diberikan insentif. Namun karena ada perpanjangan masa penyekatan sejak 21 Juli lalu, insentif tersebut memang belum dibayarkan.

“Sebelumnya kalau yang dilakukan Pemkab biasanya ada, seperti Satgas dan lain-lain ada insentifnya. Nah karena perpanjangan (masa penyekatan) kemarin yang menjadi leading sector pihak Polres, mungkin karena terjadi perpanjangan, jadi miskomunikasi,” kata Panca.(sp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *