Terkait Kelola Illegal Driling
SEKAYU, SuaraSumselNews | PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin (Muba) terus berupaya mencarikan jalan terbaik untuk mengelola sumur tua (peninggalan Belanda – red)..
Di Ruang Rapat Bumi Serasan Sekate, Bupati Musi Banyuasin H Dodi Reza hadirkan Irjen Kementerian Energi Sumber Daya Mineral dan Pimpinan Komis VII DPR RI, untuk menggelar rapat koordinasi pengelolaan sumur tua, Rabu (8/1).
Menurut Dodi rapat kerja diikuti oleh FKPD, Perangkat Daerah Musi Banyuasin, Para Camat dan BUMD ini dilakukan untuk menyelesaikan masalah ilegal drilling sebaik mungkin.
“Setiap hari kami selalu mendapat masalah dilapangan, karena masih banyak penambang minyak liar. Tapi aktifitas ini mampu menghidupi ribuan masyarakat. Makanya kami ingin mendapat solusi secara integral dan efektif, serta tidak menimbulkan konflik di masyarakat, ” harapnya.
Pemkab Muba sudah berapa kali menggelar rapat dengan stakeholder terkait hingga membentuk tim pencegahan dan penertiban.Kemudian sudah membuat maklumat bersama Polri dan TNI tentang pencegahan penambangan minyak secara ilegal.
“Kami memberdayakan perusahaan milik daerah yang sudah bekerjasama dengan Pertamina dan koperasi serta kelompok masyarakat. Membangun storage minyak di Kecamatan Babat Toman, ” bebernya.
Dodi Reza memberikan apresiasi dan terimakasih atas kedatangan Kementerian ESDM dan Komisi VII DPR RI.
“Kami kedepannya mohon diberi aturan secara jelas terkait ilegal drilling di Kabupaten Musi Banyuasin ini. Ya kalau sudah jelas bisa kami laksanakan dilapangan dengan segala konsekuensi. Selain itu tolong kami diaudit, baik itu BUMD maupun Perangkat Daerah terkait, “pintanya.
Pimpinan Komis VII DPR RI H Alex mengatakan ini adalah rapat yang pertama untuk mencarikan solusi terkait ilegal drilling di Kabupaten Musi Banyuasin.
“Tugas pemerintah adalah mensejahterakan masyarakat, untuk itu aturan dikeluarkan,” kata Alex.
Dalam kesempatan itu, Irjen Kementerian ESDM RI Prof Akhmad Syakhroza SE MAFIS PhD mengatakan, “Pemerintah ingin bersungguh-sungguh menyelesaikan persoalan ilegal drilling di Kabupaten Musi Banyuasin karena semua bisa diuntungkan akan hal tersebut.
“Solusi segera dicari, dan akan dikedepankan, Penyelesaian ini akan menjadi contoh untuk daerah lain, setelah ini kita akan selesaikan yang di Jambi, “kata Akhmad.
Rapat turut dihadiri oleh Wakil Bupati Musi Banyuasin Beni Hernedi, Sekretaris Daerah Drs H Apriyadi MSi, Ketua DPRD Musi Banyuasin Sugondo, Kapolres Muba AKBP Yudhi Surya Markus Pinem SIk, Dandim 0401 Musi Banyuasin Letkol Arm Muh Saifuddin Khoiruzzamani SSos, Kajari Musi Banyuasin Suyanto SH MH, Pertamina Sumbagsel, para asisten, staf ahli Bupati, Direktur BUMD Yuliar, Kepala Perangkat Daerah, dan para Camat. (*)
