Bambang Jabat Ketum Badko HMI

PALEMBANG, SuaraSumselNews | Pengurus Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumbagsel periode 2018-2020 dikukuhkan Minggu (11/11) malam, dilantik sebagai Ketua Umum Badko HMI Sumbagsel, Bambang Irawan, Sekretaris Umum, Adrian Soedrajad dan Ketum Korp HMI-Wati (Kohati) Badko HMI Sumbagsel, Ema Ratna Sari resmi dilantik Ketua Umum PB HMI Respiratori Saddam Al-Jihad di Hotel Swarna Dwipa Palembang.

Pengurus baru Badko HMI Sumbagsel akan bahu membahu membangun Badko HMI Sumbagsel dua tahun kedepan secara kebersamaan.

Ketua Umum Badko HMI Sumbagsel Bambang Irawan mengungkapkan akan menerjemahkan apa yang diungkapkan ketua Umum PB HMI dengan merangkul keterwakilan HMI di setiap cabang dan provinsi.

“Semua keterwakilan cabang dan provinsi semua saya ajak untuk bersama-sama memperbaiki HMI dengan berperan aktif dalam struktural Badko HMI Sumbagsel 2018-2020,” ucapnya.

Kedepan, lanjut Bambang, Badko HMI Sumbagsel akan berperan lebih terhadap HMI Cabang di bawah koordinasi Badko HMI Sumbagsel. “HMI Cabang diminta berkoordinasi dengan Badko setiap permasalahan baik internal maupun eksternal,” jelasnya.

Sementara, Ketua Umum PB HMI R Saddam Al-Jihad mengatakan wacana pemerintahan pemuda dalam dunia pemerintahan bukanlah sesuatu yang baru. Jika diterjemahkan ulang, youth government  memiliki arti yang cukup luas, yakni pemuda desa, kecamatan, kabupaten, kota, hingga provinsi yang memiliki kompetensi, integritas, dan kapabilitas yang tidak diragukan.

“Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi pemuda sangat dibutuhkan dalam mendukung pembangunan nasional yang dicita-citakan,” ucap Saddam.

Saddam menambahkan, membangun mental pemuda untuk terlibat aktif dalam proses politik kenegaraan memang membutuhkan usaha yang ekstra. “Satu di antara solusi yang patut dilakukan adalah menjunjung tinggi asas profesionalitas yang mumpuni dalam segala bidang,” jelasnya.

Lebih lanjut,  Saddam mengalakan hal ini penting untuk direalisasikan karena dalam aspek tata kelola pemerintahan kunci utamanya adalah mewujudkan good governance pada konteks ke profesian.

“Asas pro­porsionalitas, yang artinya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban negara secara fungsional yang terdistribusi melalui suatu paket kebijakan dan struktur kerja berkeadilan,” tutupnya. (as)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *