Kementrian PUPR Fokus DAK

PALEMBANG, SuaraSumselNews | Sosialisasi Mekanisme Penyelenggaraan dan Pembahasan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Tahun 2019 diadakan Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat bertempat di Aula Hotel Aryaduta Palembang selama dua hari, Rabu (14/11).

Kepala Bidang Fasilitas Pendanaan Infrastruktur Daerah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Riono Suprapto dalam paparannya  menyampaikan ucapan terima kasih pada peserta yang hadir. “Terimakasih kepada rekan-rekan yang telah hadir dan berpartisipasi pada acara sosialisasi mekanisme  penyelenggaraan dan pembahasan rencana kegiatan dana alokasi khusus bidang infrastruktur tahun 2019, terdiri dari bidang jalan, air minum, sanitasi, perumahan dan permukiman jadi alokasi terakhir,” terangnya.

Ia menambahkan, kegiatan ini bertujuan mensosialisasikan alokasi tentang DAK 2019.

“Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan alokasi yang sudah disetujui oleh pemerintah dan DPR RI tentang DAK 2019 bidang infrastruktur, serta melakukan pembahasan rencana kegiatan yang sebelumnya sudah dilakukan,  usulan paket kegiatan sudah dibahas, tetapi nilainya masih 105 trilliun, sekarang anggarannya sudah di ketok menjadi 24.04 triliun untuk seluruh Indonesia,” jelasnya.

Sambung Riono, bahwa program prioritas dari kementrian PUPR untuk Sumatera yang pertama adalah DAK, terdapat 3 jenis yaitu reguler afirmasi dan penugasan untuk wilayah fokus kepada daerah wisata Danau Toba, kedua fokus kepada kawasan industri seperti di Sumsel lahan garapan sangat luas jadi alokasi anggaran di bidang irigasi difokuskan kepada lahan-lahan pertanian tersebut seperti di Sumatera Selatan yang lahan garapan nya sangat luas jadi alokasi. Anggaran irigasi difokuskan ke pertanian tersebut.

“Pertanian ini sendiri ada paket kegiatan khusus untuk pembangunan baru, ada peningkatan ada Rehab,” terangnya.

Tapi fokus pada pembangunan baru tahun 2019 ini kelihatannya Sumatera Selatan tidak mengusulkan pembangunan baru dan lebih memprioritaskan peningakatan dan rehap saja jadi alokasinya tidak terlalu besar. “Alokasi Sumsel sekitar 5 milliar untuk jalan, 56 miliar untuk air minum, sanitasi provinsi tidak dapat. Karena seluruh provinsi air minum sanitasi tidak dapat karena sudah terdistribusi di kabupaten kota,” imbuhnya.

Selain itu untuk perumahan langsung ke kabupaten kota capaian targetnya. “Tadi sudah dijelaskan untuk nasional untuk jalan itu peningkatan 2500km, untuk nasional tercapai 450 km, jadi kedepan tugas pemerintah bisa bertambah lagi untuk pemerataan lagi dan irigasi 2 juta hektar pencapaiannya,” terangnya.

Menurutnya untuk Sumsel fokus kepada pangan tahun 2020, alokasi ditingkatkan untuk Sumatera Selatan untuk irigasi adalah opd dan jalan, di daerah opd itu baru terbentuk 2 tahun.

Ia menjelaskan untuk kompetensi pejabat harus sesuai dengan kompetensi teknik jangan sampai dipilih dari sosial, agama, atau ekonomi. “Dilihat kemampuan PNS nya, kita harus melakukan bimbingan teknis pendampingan terkait bidang infrastruktur melakukan pendampingan bimbingan teknis itu kelembagaan dan sumber daya manusia,” ujarnya.

Selain itu aspek teknis, banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai spek teknis tidak fungsional, jadi perlunya kerjasama, untuk melakukan pengawasan inspektorat provinsi kabupaten kota harus aktif, mulai usulan anggaran tahun  2020, usulan kegiatan paket dan harus dievaluasi lebih dahulu dan diperiksa oleh inspektorat daerah.

“Pada saat pencairan harus direview dulu sebelum dibayar oleh inspektorat daerah, mekanisme verifikasi dan review Itu diminta inspektorat daerah menyiapkan tulisnya agar lebih selektif lebih bermanfaat dan aspeknya tidak keluar dari dokumen kontrak yang sudah dibuat antara owner dalam hal ini Dinas PU Dinas PKP dengan pihak ketiga. Antara pembahasan RK (rencana kegiatan) yang sudah ada pada kontrak dan nama kegiatan apa yang dipakai Jangan dirubah,” tegasnya.

Ia berharap untuk Sumsel, kinerja nya sudah bagus sehigga bisa  lebih ditingkatkan lagi, mulai dari kelembagaannya, orang-orang yang kompeten, pelibatan inspektorat daerah provinsi perlu ditingkatkan, melakukan pembinaan pembinaan teknis yang rutin untuk perangkat daerah serta tertib administrasi, tertib pelaporan.

“Tentunya kami berharap output dapat dimanfaatkan dapat memberikan dampak luas kepada masyarakat secara keseluruhan di Provinsi Sumatera Selatan,” pungkasnya.

Laporan : winarni