PALEMBANG, SuaraSumselNews – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru meminta seluruh pihak untuk terus memperkuat komitmen dan sinergi dalam menjaga kelestarian kawasan hutan. Menurut Herman, upaya tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan dan rasa memiliki dari masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Herman saat mendampingi Menteri Kehutanan RI (Menhut) Raja Juli Antoni dan Ketua Komisi IV DPR RI dalam peresmian Persemaian Sriwijaya Kemampo di Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, Sumsel.
Deru mengatakan masyarakat Sumsel sejak lama memiliki kearifan lokal dalam menjaga lingkungan. Salah satunya melalui tradisi lubuk larangan yang melindungi habitat ikan agar tetap lestari.
Selain itu, masyarakat juga mengenal kawasan hutan larangan yang dijaga berdasarkan kesadaran dan rasa memiliki yang tinggi.
Menurut Gubernur Sumsel ini penegakan hukum kemudian menjadi penguat atas komitmen masyarakat dalam menjaga kawasan hutan.
“Saya mengapresiasi seluruh petugas di lapangan, namun penghargaan terbesar saya berikan kepada masyarakat yang telah menjaga hutan sebagai bagian dari kehidupan mereka,” ujarnya, Jumat (7/8).
Dia menegaskan, kelestarian hutan merupakan faktor utama dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air sekaligus menopang kehidupan masyarakat di Sumsel. Dicontohkan Kota Pagar Alam sebagai wilayah otonom di Sumsel yang seluruh kebutuhan listriknya berasal dari pembangkit listrik tenaga air.
Kondisi tersebut, menurutnya, dapat terwujud karena kawasan hutan di daerah hulu tetap terjaga kelestariannya sehingga debit air terus terjaga sepanjang waktu.
“Keberhasilan ini merupakan hasil kerja sama yang baik antara pemerintah, Kementerian Kehutanan, serta masyarakat yang selama ini menjaga kawasan hutan,” kata Herman.
Bahwa kejayaan dan keberlanjutan pembangunan di Sumsel tidak dapat dipisahkan dari kekayaan serta kelestarian hutan yang menjadi habitat berbagai jenis flora dan fauna. Kelestarian hutan juga menjadi anugerah besar karena memberikan perlindungan terhadap berbagai potensi bencana alam.
Deru mengingatkan ketika sejumlah wilayah di Indonesia beberapa waktu lalu dilanda bencana besar, Sumsel relatif terhindar dari dampak yang sama. Herman meyakini kondisi tersebut merupakan buah dari upaya bersama dalam menjaga kawasan hutan.
Untuk memperkuat pengawasan, Deru menyampaikan perlunya penambahan personel Polisi Kehutanan (Polhut). Menurut Herman, jumlah Polhut saat ini masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan luas kawasan hutan yang harus diawasi, termasuk kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang membentang lintas provinsi.
“Kami berharap adanya perhatian terhadap penambahan personel Polisi Kehutanan agar pengawasan kawasan hutan dapat berjalan lebih optimal,” ujar Deru lagi.
Dia menambahkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel bersama para bupati dan wali kota terus mengajak masyarakat untuk mencintai hutan serta menjaga kelestariannya melalui penguatan rasa memiliki (sense of belonging) terhadap lingkungan.
Komitmen tersebut juga diarahkan pada upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dengan luas lahan gambut sekitar 1,4 juta hektare (Ha), Sumsel memiliki kerawanan tersendiri terhadap kebakaran.
Penyebabnya dapat berasal dari faktor manusia maupun faktor alam sehingga upaya pencegahan menjadi prioritas utama. Gubernur juga menegaskan praktik perladangan berpindah sudah tidak lagi menjadi kebiasaan masyarakat Sumsel karena sebagian besar petani kini mengelola lahan secara menetap. (*)
