50 Warga Geruduk Kanwil BPN Sumsel

Sengketa Lahan dengan PT SAML

 

PALEMBANG, SuaraSumselNews | Kurang lebih 50 orang warga Desa Tirta Mulya mendatangi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional RI, Provinsi Sumsel, untuk mengadukan nasib mereka terkait sengketa lahan dengab pihak perusahaan, Senin (30/12/2019).

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan warga di terima langsung Kakanwil BPN Sumsel, H Muchtar Deluma SH MM, dalam pertemuan terkait sengketa lahan masyarakat Desa Tirta Mulia, Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dengan perusahaan PT Selatan Argo Makmur Lestari (SAML), yang sekian tahun terus berlanjut.

Dalam tuntutannya, masyarakat berharap agar lahan mereka dikembalikan seluas 1.114 hektar, yang selama ini mereka telah garap dari tahun 1995.

Pendamping warga desa, Dedi Irawan mengatakan dirinya berjuang untuk masyarakat.

“Kita perjuangkan untuk masyarakat di desa tersebut. Ditahun 2007, PT SAML masuk dan tahun 2013, Hak Guna Usaha (HGU) keluar, dengan luas lahan mencapai delapan ribu lebih hektar,” jelasnya, Senin (30/12/2019).

Ia berharap lahan rakyat untuk di kembalikan lahan mereka supaya bisa menggarap sawah lagi. Karena daerah itu termasuk di kenal sebagai pangan ke-2 terbesar di Sumsel.

“Namun sekarang hanya cerita belaka semuanya sudah ditanami sawit secara keseluruhan,” ungkapnya

Terkait dengan adanya, menurut politisi Partai PDI Perjuangan ini bahwa masyarakat tidak pernah dilibatkan.

“Masyarakat sebelumnya tidak pernah di sosialisasikan, tahu-tahunya ketika padi sedang kuning- kuningnya masak alat berat masuk langsung menggarap meratakan dengan tanah. Itu namanya tidak ada berprikemanusiaan,” bebrnya

Menurut Dedi, perusahaan PT SAML atas kejadian ini hanya memberikan lahan 75 hektar atau satu hamparan untuk tiga desa diantaranya Desa Nusantara, Marga Tani dan Tirta Mulia. Bayangkan, satu desa hanya diberikan 25 hektar.

“Itu tidak masuk akal atau gila, cukup untuk tanah kuburan saja.  Coba bayangkan masyarakat hampir ribuan di sana tapi hanya diberikan 75 hektar secara keseluruhan,” jelasnya.

Berdampak Pada warga

Menurutnya, sejumlah warga tidak bisa bersawah dan berkebun, sehingga masyarakat banyak ke Palembang kerja secara semrawut atau kerja bangunan, namun semua itu tidak mencukupi.

“Kami meminta pihak ATR BPN Provinsi Sumsel untuk merevisi kembali izin HGU yang berada di Desa Tirta Mulya. Jika tanggal 28 Januari 2020, tidak ada penyelesaian dari pihak pemerintah maka ementara,  Yudi Arian Komarullah, Anggota DPRD OKI, dari Praksi PDIP komisi 1 menyampaikan untuk mengikuti mediasi ini walaupun pertama kali ikut tapi sudah kelihatan benang merahnya.

Dirinya berharap kepada rekan-rekan dewan lainnya agar  tegak berdiri ditengah , mana yang bengkok agar di luruskan. Maksudnya tidak ada keterpihakan penguasa  interpensi dari pihak perusahaan, karena tertarik atas kasus yang di alami oleh dua desa ini

“Kemenangan itu ada di kedua belah pihak, kalau pihak perusahaan lebih agar dikembalikan kepada masyarakat jika kurang agar berurusan dengan negara bukan rakyat,” ucapnya

Langkah awal dilakukan dengan media ulang, karena anggota DPRD yang pernah menangani permasalahan ini sudah siap di cabut hak kuasanya.

“Saya juga telah sarankan agar pihak yang mendampingi ini agar me-restart ulang permasalahan ini. Jadi pihak terkait dipanggil ulang,” terang Yudi

Ketua Komisi 1 DPRD OKI, Budiman menambahkan, tuntutan warga memang konvensional karena itu betul asalnya di garap warga.

“Asalnya lahan itu sebagai Pencadangan Transmigrasi. Namun, kenyataannya semuanya diambil paksa oleh PT SAML,” jelasnya

Usai pertemuan,  pihak perusahaan PT SAML saat diminta tanggapannya terkait aksi warga, pihak perusahaan  tidak bersedia memberikan keterangan. (as)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *