PALEMBANG, SuaraSumselNews – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Selatan terus diperluas, namun tidak seluruh dapur penyedia makanan dapat langsung beroperasi. Sebanyak 10 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih berstatus suspensi sementara karena harus memenuhi sejumlah persyaratan sebelum kembali melayani penerima manfaat.
Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Palembang, Nurya Hartika Sari, mengatakan evaluasi terhadap 10 SPPG tersebut masih dilakukan bersama koordinator regional dan koordinator wilayah di masing-masing daerah.
“Untuk di Sumsel ada 10 yang masih dalam tahapan suspensi sementara. Tetapi tetap kita tinjau melalui koordinator regional dan koordinator wilayah di masing-masing kabupaten/kota,” kata Nurya, Kamis (13/8).
Menurut Nurya, penghentian sementara bukan sekadar persoalan operasional dapur, tetapi berkaitan dengan kesiapan fasilitas untuk memastikan makanan yang diberikan kepada masyarakat memenuhi standar keamanan dan higiene.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Pengelola wajib memastikan sistem pengolahan limbah memenuhi standar sebelum SPPG dapat kembali beroperasi.
“Harus memenuhi persyaratan, seperti IPAL yang sudah sesuai standar. Kemudian secara infrastrukturnya juga harus memenuhi, termasuk pengelolaan limbah,” ujarnya.
Selain infrastruktur, pengelola juga harus memenuhi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta menjalankan seluruh tahapan operasional sesuai petunjuk teknis Badan Gizi Nasional (BGN).
Mulai dari proses persiapan bahan makanan, pengolahan, hingga pendistribusian kepada penerima manfaat harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan.
Kesepuluh SPPG yang masih menjalani suspensi tersebut tersebar di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Musi Rawas Utara (Muratara), dan Kota Palembang.
Nurya mengatakan pihaknya mendorong yayasan dan mitra pengelola segera melakukan pembenahan sehingga dapur yang disuspensi dapat kembali memenuhi seluruh persyaratan.
“Perbaikannya tentunya sesegera mungkin, dengan komitmen dari yayasan ataupun mitra untuk memperbaiki sesuai dengan komitmen dan aturan yang berlaku,” tegasnya.
Di tengah evaluasi terhadap 10 SPPG, pelaksanaan program MBG di Sumsel secara umum tetap berjalan. Pemerataan dapur MBG saat ini telah menjangkau seluruh 17 kabupaten/kota.
Sekitar 800 SPPG telah beroperasi dengan jumlah penerima manfaat mencapai 2.036.667 orang. “Untuk pemerataannya sudah ada di 17 kabupaten/kota. Penerima manfaatnya ada sekitar 2.036.667 dengan jumlah dapur sekitar 800 SPPG yang operasional di 17 kabupaten/kota Sumatera Selatan,” jelas Nurya.
Namun, cakupan tersebut masih akan terus diperluas. Pemerintah masih melakukan pemetaan terhadap wilayah yang belum sepenuhnya terlayani dan menyesuaikan penambahan SPPG dengan kesiapan masing-masing pengelola.
Di sisi lain, munculnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Sumsel sejauh ini belum mengganggu distribusi makanan MBG kepada penerima manfaat.
Nurya mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumsel terkait perkembangan kondisi karhutla.
“Kemarin kita sudah berkoordinasi dengan Kalaksa BPBD Provinsi Sumatera Selatan. Memang statusnya sudah siaga, tetapi alhamdulillah belum terdampak kepada penerima manfaat yang ada di Sumatera Selatan,” katanya.
Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi apabila kualitas udara memburuk dan kondisi karhutla berdampak terhadap aktivitas sekolah.
Jika sekolah diliburkan karena kondisi udara atau keadaan darurat lainnya, pelaksanaan MBG akan disesuaikan melalui koordinasi antara BPBD, Dinas Pendidikan dan KPPG.
“Kalau ada kebijakan untuk meliburkan sekolah, tentunya akan ada koordinasi dari BPBD dengan dinas terkait, termasuk Dinas Pendidikan, kemudian disampaikan kepada KPPG untuk pelaksanaan program,” ujarnya. (rm)
