Sosialisasi SP dan SOP, Bagi Pelaku Usaha Lubuklinggau

LUBUKLINGGAU, SuaraSumselNews |  TETAP mematuhi protokol kesehatan ditengah pandemi Covid -19 yang melanda dunia. Selasa (21/7) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Lubuklinggau menggelar sosialisasi Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP), di Kantor Dinas disini.

Kepala DPMTSP Kota Lubuklinggau, Hendra Gunawan, menuturkan bahwa kegiatan tersebut dilakukan tujuannya memberikan informasi
terhadap pelaku usaha, investor maupun masyarakat mengenai Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 16 Tahun 2020.

Selanjutnya berdasarkan SP DPMPTSP, ada 18 sektor perizinan secara OSS, 10 perizinan usaha, 52 perizinan non usaha. Dalam pengurusan perizinan, ada SP dan SOP yang harus dipatuhi masyarakat. Juga dipantau oleh KPK, BPK dan Inspektorat. di Kota Lubuklinggau.

“Sudah ada gerai pelayanan publik. Semua bentuk pelayanan perizinan bisa diurus disana,”terang mantan Camat Lubuklinggau Timur II dan Kabag Humas Pimpinan dan Keprotokolan (Humpimprot) Setda Kota LUbuklinggau ini.

Kata Hendra Gunawan bahwa terdapat 15 instansi yang bergabung di GPP. Diantaranya Kantor Pajak Pratama (KPP), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Bank Sumsel Babel, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD).

Hugs Disdukcapil, Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas PU dan Tata Ruang (Dinas PUPR). Kemudian Disperkim, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Disprindag dan Dinas Perhubungan (Dishub).

“Masyarakat yang ingin mengurus surat perizinannya secara langsung, bisa datang ke GPP di DPMPTSP Kota Lubuklinggau. Surat izin dibuat menggunakan aplikasi Si Cantik, SIMBG, dan OSS dan juga bisa dilakukan secara online di rumah masing-masing,” paparnya.

Bahwa untuk surat izin tersebut dibuat secara gratis, kecuali pajak retribusi daerah. Ada pengecekan dan survei secara fisik oleh tim DPMPTSP Kota Lubuklinggau apakah sesuai SOP atau tidak.

“Selain itu masyarakat juga dapat menilai DPMPTSP secara langsung dengan menggunakan survei kepuasan masyarakat.” tutur Kepala DPMTSP Kota Lubuklinggau. (*)

laporan ; ali akbar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.