SEKAYU, SuaraSumselNews – KINI penataan 1.414 sumur minyak masyarakat di kawasan Eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Hindoli, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), mulai diarahkan menjadi proyek percontohan pengelolaan sumur minyak rakyat yang tertib dan legal.
Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) Irjen Pol Rony Samtana meminta pengelolaan ribuan sumur tersebut tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi minyak nasional, tetapi juga harus memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat setempat.
Penegasan itu disampaikan Rony saat melakukan kunjungan kerja ke kawasan Eks HGU PT Hindoli, Rabu (11/11). Kedatangannya disambut Bupati Muba H M Toha Tohet bersama jajaran Forkopimda.
Dalam kunjungan tersebut, Kapolda meninjau konsep pengelolaan sumur minyak masyarakat yang dipaparkan Kapolres Muba AKBP Adik Listiyono. Pengelolaan melalui BUMD PT Petro Muba itu mencakup lahan seluas 159 hektare dengan total 1.414 sumur minyak masyarakat.
Rony meminta kebutuhan tenaga kerja untuk mengoperasikan ribuan sumur tersebut dihitung secara matang. Ia secara khusus menekankan agar warga asli Muba, terutama masyarakat yang belum memiliki pekerjaan, mendapat prioritas.
Tidak hanya membuka kesempatan kerja, calon pekerja juga harus dibekali pelatihan dasar mengenai teknik dan tata kelola produksi minyak. Pelatihan dapat dilakukan melalui koordinasi dengan para pemilik sumur.
“Kita ingin masyarakat Muba mendapat kesempatan bekerja, mendapatkan pelatihan, dan merasakan manfaat dari pengelolaan ini,” tegas Rony.
Kapolda juga mengingatkan agar aktivitas pengelolaan sumur minyak tidak dilakukan pada malam hari. Aspek keselamatan pekerja harus menjadi perhatian utama, bukan dikorbankan demi mengejar target produksi.
“Silakan susun program untuk meningkatkan lifting minyak.
Namun, seluruh kegiatan harus memiliki payung hukum yang jelas, yakni Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025,” ujarnya.
Menurut Rony, kawasan Eks HGU PT Hindoli diharapkan menjadi proyek percontohan yang nantinya dapat diterapkan di wilayah lain di Muba. Pengelolaan harus memperlihatkan kehadiran negara melalui tata kelola yang tertib, bertanggung jawab, dan memperhatikan lingkungan.
“Kita ingin kawasan ini bukan hanya menjadi tempat produksi minyak untuk meningkatkan lifting nasional, tetapi juga memberikan manfaat besar kepada masyarakat, khususnya masyarakat Muba,” katanya.
Sementara itu, Kapolres Muba AKBP Adik Listiyono memaparkan sejumlah kebutuhan infrastruktur untuk mendukung operasional 1.414 sumur tersebut.
Di antaranya pembangunan tiga unit tempat penyimpanan minyak (storage) dengan kapasitas masing-masing 50.000 liter, 71 pos pantau, serta delapan gedung hunian pekerja berlantai empat.
“Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Adik.
Bupati Muba H M Toha Tohet menyambut positif peninjauan tersebut. Ia menilai dukungan kepolisian penting untuk memastikan aktivitas sumur minyak masyarakat dapat ditata sesuai ketentuan.
Toha berharap implementasi Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 mampu meningkatkan produksi minyak nasional sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat Muba.
“Kehadiran beliau menjadi dukungan bagi kami dalam menata pengelolaan sumur minyak masyarakat agar berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat yang nyata,” pungkasnya. (*)
