BPH Migas Akui Langkah Strategis
PALEMBANG, SuaraSumselNews |
PROGRAM dari PT SP2J sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Palembang untuk membangun bisnis jaringan gas rumah tangga tanpa APBN dan APBD adalah sebuah gebrakan baru.
Tentunya inisiatif ini disambut baik oleh Kepala BPH Migas RI Dr Ir M Fansrullah.
Menurut dia, apa yang dilakukan PT SP2J adalah sebagai langkah yang sangat strategis. Karena memiliki payung hukum Perpres 06 tahun 2019. Perintah Presiden Republik Indonesia itu berisi tentang pembangunan dan investasi jaringan gas rumah tangga khusus untuk pelangaan kecil (PK) dan boleh dilakukan. Ya tidak hanya oleh BUMN tapi juga BUMD, dan swasta.
“Kami ingin hal ini menjadi contoh untuk BUMD di seluruh Indonesia. BUMD harus punya nyali untuk membangun sebuah bisnis baru dan besar tanpa menggunakan APBN. Bisa juga dibangun dengan menggunakan pola APBD dan investasi,” katnya Sabtu (14/3).
Khusus di Kota Palembang, sudah ada 9.132 sambungan rumah jargas yang diterima dari Kementerian ESDM. Tahun 2020 ini, SP2J akan membangun sekitar 6.000 sambungan rumah. Agar supaya bisnis ini bisa jalan, SP2J harus memenuhin 2 syarat yakni dapat alokasi gas dari Kementerian ESDM dan ada izin niaga. Karena izin milik PT SP2J sudah habis tahun 2017 lalu.
“Tanpa APBN boleh, tapi harus legal aspek, tapi analisa betul-betul baik secara ekonomi. Maksudnya agar jangan sampai ada masalah dikemudian hari. Untuk rumah tangga kecil setara 3 kilo, kecuali di kombinasi untuk PK 2,” urainya. .
Diakuinya, menggunakan APBN tidak akan mencukupi, karena di RPJMN BPH Migas hanya mencukupi 4 juta sambungan rumah tangga. Sementara kebutuhan secara keseluruhan sekitar 40 juta sambungan, ini jelas perlu peran BUMD dan swasta.
“Untuk satu sambungan rumah butuh dana Rp 12 juta. SP2J sudah menghitung by name by adress, dan sudah melakukan pinjaman Rp 8 Miliar dari salah satu bank,” urainya.
Direktur PT SP2J, A Nopan mengatakan, pengembangan akan dilakukan sekitar 6.000 sambungan rumah tangga. Segera akan dilakukan di jaringan gas yang sudah dibangun SP2J.
“Untuk 2 syarat yang dipenuhi untuk memulai pembangunan/pemasangan, pihaknya siap mencari formula untuk menyelesaikan skema diluar APBN. Tapi berbeda dengan bantuan Kementerian ESDM. Memang tidak sepenuhnya sampai SR hingga ke kompor,” sebut dia.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang Ratu Dewa mengakui, pembicaraan bersama BPH Migas seputar tentang BPH migas melakukan kroscek di lapangan dan melakukan evaluasi terhadap program yang selama ini sudah berjalan.
Saat ditanyai perihal pendanaan yang diajukan SP2J dengan meminjam dana melalui pihak ketiga. Sekda sendiri mengaku belum mengetahui.
“Kalau pembahasan soal dana pinjaman itu, saya kurang tahu, mungkin itu bahasa antara BPH Migas dengan PT SP2J. Tapi yang jelas BPH Migas akan mensupport program kita ke depan tinggal menunggu hasil evaluasi,” kata dia. (*)
laporan ; adeni andriadi
