Kurikulum Merdeka Belajar Tantangan Tingkatkan SDM

PALEMBANG, SuaraSumselNews | MEMPERINGATI Hari Pendidikan Nasional (Hsrdiknas) 3 Mei 2023, juga bertepatan kelahiran Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Bahwa satuan pendidikan maupun Kantor Dinas Pendidikan dihimbau untuk menyelenggarakan upacara bendera sebagai wujud memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas).

Plt Kadisdik Sumsel Drs H Sutoko MSi yang di dampingi Kepala Bidang (Kabid) Sekolah Menengah Atas (SMA) Disdik Provinsi Sumsel Drs. Joko Edi Putwanto, M.Si dan Sekretaris Dinas Awalluddin, S.Pd., M.Si mengatakan, makna Hardiknas tahun ini kami sangat berterimakasih suport gubernur yang memberikan perhatian luar biasa pada momen Hari Pendidikan Nasional tahun ini. Support pak Gubernur akan menjadi semangat baru pada steakholder pendidikan di Sumatera Selatan untuk serius bisa merubah memperbaiki SDM Sumsel maju untuk semua,” katanya usai upacara di halaman Griya Agung Palembang, Selasa kemarinn (2/5).

Sutoko mengungkapkan, sambutan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI bahwa kurikulum merdeka belajar adalah sebuah jawaban dalam rangka tantangan SDM. Utamanya tepat menanamkan efektif dan efisiensi kurikulum merdeka belajar sama sama di kawal oleh steakholder pendidikan.

” Untuk mewujudkan kurikulum merdeka belajar adalah sebuah konsep yang sangat baik. Serta dukungan sesuai dengan kemampuan SDM secara bertahap dan akan di teruskan. Kemudian dukungan provinsi dalam fisik juga tentunya bertahap dengan kemampuan daerah masing masing,” ungkap Sutoko.

Menurut Sutoko, kesejahteraan guru sangat relatif, oleh karena itu hal yang penting juga untuk kita pikirkan secara bersama sama peluang peluang apa yang memungkinkan meningkatkan kesejahteraan guru kita. PR dalam momen Hardiknas ini kita akan melaksanakan mengintrospeksi diri sehingga di titik lemah di program sub program akan kita ketahui dan titik lemah itu akan kita jadikan prioritas hari ini dan kedepannya,” ujarnya.

” Masih banyaknya sekolah yang belum memiliki fasilitas internet dan guru yang masih honorer di beberapa wilayah di Indonesia kita menyikapinya sangat berhati hati. Dimana kita sudah ada pembagian kewenangan undang undang pemerintah daerah. Seperti apa nanti kewenangan pusat seperti apa kewenangan propinsi dan kewenangan kabupaten inilaj yang perlu sinkronisasi program dan sinkronisasi ini perlu keseriusan kita bersama sama,” pungkasnya. (*)
laporan : winarni