Kasus Batik Perangkat Desa PMD Sumsel Statusnya Jadi Penyidikan

PALEMBANG, SuaraSumselNews | PENYELIDIKAN kasus pengadaan baju batik perangkat desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sumsel tahun anggaran 2021, naik status menjadi penyidikan. Dan penyidikan dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang.

Kepala Kejari Palembang Jhonny William Pardede dalam rilisnya Kamis (13/7) menyatakan bahwa penyelidikan kasus pengadaan batik untuk perangkat desa tahun 2021 oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Sumsel 2021 naik status.

Kepala Kejari Palembang telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan nomor PRINT-2967 /L.6.10/Fd.2/07/2023 tertanggal 13 Juli 2023.

Pengadaan bahan batik sendiri dilakukan oleh CV Arlet dengan nilai kontrak Rp 2.559.783.600. Dalam kontrak disebutkan, seyogyanya untuk menyediakan bahan batik sebanyak 31.320 potong pakaian yang diindikasikan syarat akan unsur Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), hingga merugikan keuangan negara.

Juga dalam dijelaskan, naiknya status ke tahap penyidikan ini merupakan serangkaian tindak lanjut penyidik Pidsus Kejari Palembang sebagaimana diatur dalam KUHAP.

“Adapun tujuan dari penyidikan ini mencari dan mengumpulkan bukti dugaan tindak pidana sekaligus menemukan tersangkanya,” terang rilis yang dibagikan.

Terpisah, Kasi Intelijen Kejari Palembang Fandie Hasibuan SH MH menambahkan usai naik status ke penyidikan maka selanjutnya hanya tinggal memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan sebagai saksi.
Selanjutnya Penyidik Pidsus Kejari Palembang, tinggal proses pemanggilan pihak-pihak terkait untuk diperiksa dan diambil keterangan sebagai saksi,” ungkapnya.

Fandi mengimbau nantinya kepada pihak-pihak yang dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi, dapat kooperatif memenuhi panggilan penyidik guna memudahkan proses penyidikan perkara tersebut. (*)