PALEMBANG, SuaraSumselNews — TERDATA sebanyak 5.990 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Pemprov Sumsel, dilantik menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pelantikan dilakukan di Lapangan Bumi Sriwijaya, Palembang.
Gubernur Sumel Herman Deru tegaskan bahwa dengan dilantiknya PPPK Paruh Waktu ini, negara melalui Pemerintah Provinsi Sumsel secara resmi telah mengakui mereka sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Buktinya, hal tersebut ditandai dengan dikenakannya atribut Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri).
“Ya mungkin sebelumnya hanya mimpi bisa mengenakan batik biru dengan logo Korpri. Toh jari ini, kalian telah bermetamorfosis menjadi aparatur sipil negara. Ingat dengan status ini, diharapkan kinerja semakin baik, ujar Herman Deru.
Gubernur Deru berpesan agar seluruh PPPK Paruh Waktu menjalankan tugas dan profesinya dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, serta disiplin yang tinggi. Ia juga membuka peluang adanya regulasi ke depan yang lebih memberikan ruang bagi PPPK, termasuk kemungkinan menduduki jabatan struktural.
“Kalian adalah orang-orang terpilih. Ini bukan semata-mata soal penghasilan. Ada yang mungkin tidak berubah, ada juga yang meningkat. Saya ikut bangga, tapi pesan saya satu, jangan sombong,” pintanya.
Juga Deru mengungkapkan bahwa dari sekitar 30 ribu ASN di lingkungan Pemprov Sumsel, sebanyak 18 ribu di antaranya merupakan PPPK. Dan secara kemampuan dan kontribusi, PPPK tidak kalah dengan PNS, perbedaannya hanya terletak pada status kepegawaian.
“Kita semua adalah abdi masyarakat. Berikan pelayanan terbaik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jangan sampai menghambat pelayanan kepada masyarakat,” nasehatnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Dr. Drs. H. Edward Candra menjelaskan bahwa dari 5.990 PPPK Paruh Waktu yang diresmikan, terdiri atas 2.149 tenaga guru, 1.942 tenaga teknis pendidikan, 1 tenaga kesehatan, dan 1.898 tenaga teknisi.
Dia juga menyatakan, bahwa total ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel saat ini berjumlah 30.588 orang, yang terdiri dari 12.260 PNS dan 18.323 PPPK. (*)
