PALEMBANG, SuaraSumselNews | FOKUS Group discussion indeks Demokrasi Indonesia (FGD IDI) 2022 Sumatera Selatan yang di selenggarakan Oleh Badan Pusat Statistik Prov. Sumsel di Hotel Aryaduta Palembang, Senin (10/4/23)
Staf Ahli Gubernur Sumsel Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Dr. Ir. H. Firmansyah, M.Sc, mengatakan,
Kegiatan FGD dari pemprov Sumsel sangat mendukung sekali karena IDI demokrasi sekarang lagi di gaungkan oleh pemerintah. Bahwa ini bentuk peran dari masyarakat lebih tepat yaitu bahwa demokrasi ini yang ikut berperan seluruhnya bukan hanya pemerintah saja,” katanya
Firmansyah mengungkapkan, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak mudah – mudahan dengan FGD ini kita bisa melihat apa yang terjadi di masyarakat.
” Yang bisa intervensi mengajukan nilai IDI tadi paling banyak itu peran pemerintah, karena pemerintah sebagai eksekutor untuk meningkatkan IDI,”ungkapnya.
Lanjutnya, mudah – mudahan perwakila dari pemprov bisa menyerap apa yang bisa di lakukan untuk meningkatkan IDI tadi.
” Ada tiga penilaian di IDI yaitu kebebasan (sudah cukup banyak dengan angka 85) kesetaraan (persaingan penghasilan) dan penguatan lembaga (yaitu peran pemerintah yang banyak tentang pemilu),” ucapnya.
Dikesempatan yang sama kepala BPS Provinsi Sumsel DR. Ir Zulkipli, M.Si menyatakan, angka Demokrasi kita sudah bagus dengan angka 78,63 posisinya sudah baik tinggal kita mempertahankan angkanya saja.
” Jadi kalau kita lihat dari tiga aspek itu kalau aspek lembaga demokrasi memang yang belakang warnanya lebih banyak, di tahun 2024 kita akan mengadakan pemilu. Bagaimana pemilu itu di jaga jurdil nya sehingga secara demokrasi dia bisa menjadi lebih baik di belakang,” katanya.
Zulkipli menuturkan, begitu juga nantinya hal atau akses masyarakat miskin kepada bantuan sosial, dimana sekarang ini kita sedang melakukan pendataan jadi ada forum komunikasi publik pada tanggal 2 s/d 20 mei 2023, dan akan di dapatkan data orang orangnya.
” Tinggal kita memberikan treatment nya seperti apa, sehingga mereka akan sesuai dengan apa di harapkan,” tuturnya.
Menurut Zulkipli, upaya yang kita lakukan sudah sangat luar biasa tinggal teman – teman yang terkait seperti Kesbangpol Disnaker Perekonomian persaingan usaha bagaimana kita menjaganya.
Jadi untuk mencapai angka 79 di tahun 2024 dan kita masih punya tiga kali kesempatan untuk pemerintah daerah untuk melakukan sekarang sudah 78,63,” pungkasnya. (*)
