Perkiraan Menelan Dana Rp 81 Triliun
PALEMBANG, SuaraSumselNews- PASTINYA Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan dukung program pemerintah pusat. Utamanya dalam percepatan proyek Jalan Tol Trans Sumatera yang menelan dana sediktinya Rp 81 triliun.
Penegasan itu, diungkapkan Asisten III Setda Pemprov Sumsel, Edwar Juliartha dalam pembukaan Fokus Group Discussion tentang penelitian potensi dan penerapan skema value capture proyek Jalan Tol Trans Sumatera. Yang diselenggarakan Lembaga Pendidikan Ekonomi dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, di Hotel Aryaduta, Rabu malam kemarin.
Kata Edwar, pertemuan FGD ini untuk merespon apa yang ditugaskan presiden kepada Hutama Karya (KH) terkait jaringan Jalan Tol Trans Sumatera. Bahwa ada skema supaya percepatan Jalan Tol yang menelan dana sekitar Rp 81 triliun itu, cepat terwujud dari Lampung hingga Aceh.
“Sumsel adalah bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera. Jadi disini kita mencari solusi alternatif, bagaimana percepat pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera dengan menggunakan program value capture. Sehingga siapa yang mendapat manfaat jalan tol itu ikut sharing guna pembangunannya,” bebernya.
Ungkapnya, melalui FGD ini ingin mendengarkan pandangan Pemda yang termasuk dalam bagian Jalan Tol Trans Sumatera yakni Kabupaten Ogan Ilir, OKI, Banyuasin dan Kota Palembang. “Terkait wacana itu, Pemrpov mendukung apapun skemanya. Karena jika Jalan Tol Trans Sumatera terwujud, maka Provinsi Sumsel akan mendapatkan dampak positif,” ujarnya.
Dikatakan, Jalan Tol Palindra dengan 3 ruas akan diuji coba. Namun untuk Jalan Tol ke Betung, masih terkendala pembebasan lahan. “Kalau ganti rugi lahan kita tidak bahas,” ucapnya.
Memang, ujar Edwar, dana pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, Rp 81 triliun itu cukup besar. Sehingga PT Hutama Karya (HK) mencari skema untuk mempercepat pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.
Sementara, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Uka Wikarya menuturkan, pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera ini, terkendala dana Rp 81 triliun. Dananya awalnya dari pemerintah pusat. Tapi angkanya besar. Jadi Hutama Karya cari skema untuk mempercepat pembangunanya. Dan Hutama Karya butuh dana besar. Namun finansiallnya tak ada. Namun Hutama Karya dengan berbagai cara tetap akan menjalankan dengan sekuat mungkin,” paparnya.
Tambah Uka, melalui FGD ini pihaknya menghitung dari sisi perekonomian finansial tidak ada dananya. “Kita mendorong Hutama Karya, tetap menjalankannya sekuat mungkin. Saya ingin menghitung dari sisi perekonomian. Sehingga dapat menambah PAD bagi Pemda dan tambahan bagi pusat. FGD ini memastikan Pemda persiapkan diri sebaik-baiknya,” kilahnya. (*)
