12 Ribu Wartawan Lulus UKW
JAKARTA, SuaraSumselNews- SIARAN pers Dewan Pers dengan surat resminya Nomor: 371/DP/K/VII 2018, perihal protes sejumlah orang yang mengatasnamakan wartawan, organisasi wartawan maupun organisasi pers kepada sejumlah lembaga negara di Indonesia, 26 Juni 2018.
Dijelaskan, pihaknya hanya mengakui 7 (tujuh) organisasi pers. Tujuh organisasi wartawan sudah menjadi konstituen Dewan Pers. Masing-masing, Serikat Perusahan Pers (SPS), Perusahan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI). Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aliasi Jurnalis Indonesia (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).
Sementara, dalam surat edaran Dewan Pers menyatakan tidak mengakui adanya organisasi pers selain dari tujuh (7) organisasi yang sudah menjadi kontituen Dewan Pers. Yang tidak diakui Dewan Pers seperti tertulis dalam surat edaran Dewan Pers yang ditandatangni, Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo adalah Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI). Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia (HIPSI), Ikatan Media Online (IMO).
Kemudian, Jaringan Media Nasional (JMN), Perkumpulan Wartawan Online Independen (PWOI), Forum Pers Independen Indonesia (FPII), Aliansi Wartawan Anti Kriminalisasi (AWAK) dan lain-lain. Kelompok ini, kini mengatas namakan wartawan tengah melobi dan meminta beraudensi dengan sejumlah kementerian dan lembaga dan juga sejumlah instansi.
Dewan Pers menghimbau untuk tak memberikan panggung pada kelompok ini. Karena dengan memberikan kesempatan dan panggung kepada mereka ini, maka para penunggang gelap kebebasan pers Indonesia jumlahnya akan membesar.
Surat edaran Dewan Pers tersebut ditujukan kepada Menteri Sekretaris Negara, Menteri Koordinator Polhukam, Menteri Komunikasi dan lnformatika. Menteri Dalam Negeri, Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional.
Juga, para pimpinan BUMN/BUMD, para Karo Humas dan protokoler Pemprov, Pemkab, Pemkot se-Indonesia. Para Pimpinan Perusahaan di Jakarta atau Indonesia. Surat edaran ini ditembuskan ke 7 organisasi Pers, Serikat Perusahan Pers (SPS),Perusahan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliasi Jurnalis Indonesia (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).
Masih isi surat edaran tersebut, hingga kini wartawan yang telah lulus mengikuti ujian kompetensi kewartawanan tercatat di Dewan Pers berjumlah lebih dari 12.000 wartawan. Ujian dilakukan oleh 27 lembaga penguji yang terdiri dari perguruan tinggi, lembaga pendidikan, organisasi pers PWI, AJI dan IJTI.
Dewan Pers berharap, program uji kompetensi akan menihilkan praktik abal-abal oknum wartawan yang selama ini berada di Indonesia. Sejauh ini, Indonesia diketahui negara dengan jumlah paling banyak di dunia pengguna media/cyber yakni 43.300 media online. Sementara, memenuhi syarat sebagai perusahan pers sebanyak 2.200 dan hanya 7 persen yang memenuhi standar profesional.
Di Indonesia, orang mudah mendirikan media bukan dengan tujuan jurnalistik yakni, memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Akan tetapi, media sengaja didirikan sebagai alat untuk memudahkan melakukan pemerasan kepada orang, pejabat, pemerintah daerah maupun perusahan.(*)
