Dampak Covid-19, PAD Kota Musi Turun Drastis

Dewa :  Upayakan BUMN, Awal Bayar PBB

 

PALEMBANG, SuaraSumselNews | MINIMNYA pemasukan daerah sebagai dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mengambil kebijakan dengan menurunkan target rah (BPPD) proyeksikan himpun PAD Rp 1,8 triliun saat ini dipastikaPendapatan Asli Daerah (PAD). Dimana awalnya Badan Pengelola Pajak Daen hanya mampu Rp 617,9 miliar.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang atau yang sering  disebut Kota Musi itu, Ratu Dewa mengatakan, pendapatan daerah yang dapat dihimpun di tengah pandemi Covid-19 ini tidak dapat diprediksi sesuai dengan target yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Bahwa di tengah kondisi seperti ini serapan pendapatan kita diprediksi hanya 50 persen atau Rp 617,900 miliar. Sebelumnya target PAD kita itu sebesar Rp 1,8 triliun, ujar Ratu Dewa, Senin kemarin (27/4).

Pandemi Covid-19 memberikan dampak terhadap segala sektor. Termasuk turunnya pendapatan daerah juga terdampak dari banyaknya sektor industri perhotelan, mall, restoran yang banyak tutup.

“Kita tidak bisa muluk-muluk untuk soal target. PAD, sehingga penurunan target harus dilakukan mengingat banyak sektor yang terdampak,” terangnya.

Kepala BPPD Kota Palembang, Sulaiman Amin menambahkan,  bahkan April ini mall, tempat hiburan, pertokoan dan usaha lainnya semakin banyak yang tutup.

“Pada Mei nanti PAD kita bisa turun sampai 90 persen, usaha banyak tutup, tidak ada pendapatan. Seperti mall atau hotel tutup, kita tidak ada juga pendapatan dari tempat parkirnya,” ujarnya lagi.

Dikatakan, dengan menipisnya pemasukan pajak daerah, pihaknya berupaya dengan menggali pajak potensial dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB potensial itu akan digalinya dari PBB BUMN yang operasional di Kota Palembang. Misalnya, PT Pusri, PT Semen Baturaja, Pertamina dan lainnya.

Meski Pemkot memperpanjang pembayaran PBB sampai Desember 2020 dari biasanya hingga September, BPPD meminta BUMN membayar lebih awal. ‘’Ya kita sedang upayakan agar BUMN membayar lebih awal. Karena kita tidak punya sumber dana lain. Estimasinya bisa masuk sekitar 50-70 miliar,” paparnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *