Komisi IV DPR-RI Kunker ke Palembang
PALEMBANG, SuaraSumselNews- KUNJUNGAN kerja (Kunker) Kement
rian Kelautan dan Perikanan bersama Komisi IV DPR RI ke Kota Palembang. Khususnya meninuau wilayah Tegal Binagun.
Ketua Komisi IV DPR RI, Edy Prabowo mengatakan, kami melakukan kunjungan kerja di kawasan budidaya ikan kawasanTegal Binangun Palembang, Selasa kemarin (1/5).
Dalam kunker tersebut Edy Prabowo membagikan bibit ikan pada kelompok budidaya ikan. Bantuan ini diharapkan dapat membantu perekonomian keluarga. “Sedikitnya 200 ribu ekor bibit ikan patin yang dibagikan. Disini 20 ribu yang dibagikan sekarang, sisanya 180 ribu ekor bibit ikan menyusul,” ujarnya.
Diungkapkan, dalam kunjungan kerja ini ingin menyapa semua teman-teman pembudidaya di Kota Palembang. Pembudidayaan ikan ini penting dan sangat strategis. Karena konsumsi ikan di Kota Palembang khusus dan secara umum sangat tinggi.
“Sampai saat ini kita masih kekurangan ikan gabus, ikan patin, ikan baung termasuk ikan lele, apalagi ikan belida. Kondisi ini perlu adanya gerakan budidaya secara masif di Sumsel,” bebernya.
Bahwa dalam kunkernya kali ini, pihaknya mengundang Dirjen Perikanan Tangkap, Dirjen Perikanan Budidaya yang diwakili Dirjen Budidaya dan Kepala Dinas dan Kepala Balai Perikanan Budidaya. Tujuannya, untuk mengetahui ada antusiasme masyarakat disini.
“Tiga tahun ini kita membina. Dan diharapkan tidak boleh berhenti dan harus diperbanyak. Tadi ada masukan dari Kalidoni dan Kertapati, banyak masalah tapi itu ada jalan keluarnya. Kita harapkan kalau antusiasme ini bisa menjadi semangat baru. Penghasilan baru di tengah terpuruknya harga karet di Sumsel. Sehingga masyarakat yang tergantung hidup dari karet itu, bisa fokus dengan dengan cara baru berbudidaya ikan,” terangnya.
Ketika disinggung soal impor ikan, Edy mengungkapkan, dengan peraturan pemerintah yang mengizinkan semua impor tak perlu atas rekomendasi. Impor itu bukan sesuatu hal yang haram, kalau memang dalam negeri tidak memiliki.
“Tapi impor harus dikontrol ya, kalau bisa semangat ya jangan impor. Produksi dulu, manakala masalahnya kalau langka atau tidak langka ini, keputusannya jangan sepihak. Tidak ditanya di lapangan sebagai misal KKP sebagai Kementerian Teknis dia harusnya yang yang lebih tahu. Pengertian tak ada itu karena dibuat tidak ada barangnya, atau ada di lapangan. Tapi tidak bisa dibawa ke pasar atau tidak ada sama sekali,’’ paparnya.
Makanya, lanjut Edy, PP tentang impor produk-produk pertanian dan produk-produk perikanan itu, harus dicabut dan diganti. Harus ada rekomendasi menteri terkait. “Untuk kontrol supaya jangan ada tiba-tiba petani yang lagi panen banyak, tiba-tiba dikhianati dengan impor. Komisi IV sudah kami rekomendasikan untuk dicabut. Itu resmi tinggal sekarang pemerintahnya mau atau tidak,” tegasnya.
Sementara, Perwakilan Dirjen Perikanan melalui Direktur Perikanan, Ari Wibowo menegaskan, kebijakan budidaya ini untuk mewujudkan budidaya ikan yang berdaya saing. Utamanya yang mencakup tigas aspek, produksi, lingkungan dan sosial.
Melalui aspek produksi, dengan mengetahui teknologi baik daya saing dalam dan luar negeri. Diantaranya dengan cara menghasilkan bibit yang unggul, memberikan pakan yang baik. “Budidaya bibit ikan patin, ikan lele dan mas itu yang canggih di Balai Budidaya ikan di Jambi. Disana ada budidaya benih unggul serta bagaimana membuat pakan yang murah,” ucapnya.
Sedangkan dari aspek lingkungan, jangan hanya mengejar produksi, tapi juga memperhatikan lingkungan. Perhatikan lingkungan dan jaga kelestariannya. Kemudian aspek ketiga, sosial ekonomi. “Semoga pelakunya sejahtera dan warga disekitarnya juga sejahterah,” katanya.
Ari menjelaskan, tahun 2017 lalu, budidaya perikanan termasuk Sumsel, pihaknya memberikan bantuan bibit, pakan, alat dan lainnya. “Kelompok mengajukan proposal ke Dinas Perikanan, kemudian diteruskan ke Dirjen untuk diverifikasi. Bantuan ini bisa dimanfaatkan maksimal. Ini sifatnya stimulus di seluruh Indonesia. Bantuan bisa dijaga dan dirawat dengan baik. Jadilah budidaya ikan yang tangguh. Bantuan dari KKP ini tidak ada permintaan uang atau semuanya gratis,” urainya.
Salah seorang kelompok budidaya ikan, Sahihudin mengungkapkan, pihaknya senang mendapatkan bantuan bibit ikan dari Kementrian Perikanan dan Kelautan. Kedepan pihaknya berharap diberi bantuan pakan ikan.
Pasalnya harga pakan ikan itu cukup mahal mencapai Rp 7.500 – Rp 15.000 perkilogramnya. “Kami berharap nanti diberi bantuan pakan ikan. Sehingga, lebih terbantu dalam melakukan budidaya ikan,” kilahnya. (*)
