PALEMBANG, SuaraSumselNews — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjadi penerima alokasi anggaran terbesar dalam belanja kementerian/lembaga (K/L) di Provinsi Sumatra Selatan pada tahun 2026. Berdasarkan data yang diterima, per 26 Januari 2026 total alokasi belanja K/L di Sumsel telah mencapai Rp13,85 triliun, dengan penyaluran terbesar untuk Kementerian PU sebesar Rp 2,03 triliun.
Kepala Kantor Perwakilan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sumatra Selatan (Sumsel) Rahmadi Murwanto mengatakan dominasi alokasi anggaran Kementerian PU di Sumsel, tidak lepas dari sejumlah pembangunan infrastruktur yang masih berjalan di wilayah tersebut.
“Kalau satuan kerja seperti PU, Polri, anggarannya diberikan untuk kebutuhan dasar dan juga melanjutkan [proyek] dari sebelumnya yang belum selesai.
Misalnya PU menjalankan program strategis nasional yang sebelumnya telah disetujui,” ujarnya, pekan kemarin (3/2).
Dia menjelaskan sejumlah proyek nasional yang diemban oleh PU seperti penyelesaian Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS), yang terdapat beberapa ruas tol krusial menghubungkan Sumsel dengan provinsi tetangga.
Selain itu, menurut Rahmadi, Kementerian PU juga memegang amanah menyelesaikan pembangunan infrastruktur ketahanan pangan di Sumsel.
Anggaran dialokasikan untuk pembangunan dan kelanjutan proyek bendungan serta jaringan irigasi, salah satunya Bendungan Tiga Dihaji, di Kabupaten OKU Selatan.
“Kemudian juga untuk modernisasi jaringan irigasi untuk mendukung peningkatan produksi beras nasional,“ imbuhnya.
Dia mengatakan, anggaran di Kementerian PU itu juga dialokasikan untuk kebutuhan lain seperti peningkatan konektivitas jalan nasional melalui preservasi jalan dan pembangunan jembatan baru yang mendukung distribusi barang.
Hal itu mempertimbangkan kondisi wilayah Sumsel yang sangat luas serta beban lalu lintas logistik yang tinggi, seperti angkutan batubara, sawit dan karet.
“Belum lagi alokasi untuk penataan kawasan perkotaan dan sanitasi seperti sistem penyediaan air minum dan pembangunan fasilitas sanitasi maupun penataan kawasan kumuh di kota besar mencakup Palembang, Lubuk Linggau dan Baturaja,” pungkasnya.
Adapun rincian realisasi belanja K/L di Sumsel sampai 26 Januari 2026 sebagai berikut. Kementerian Pekerjaan Umum Rp 2,03 triliun, Kepolisian RI Rp1,95 triliun, dan Kementerian Pertahanan Rp1,89 Triliun.
Kemudian, Kementerian Agama Rp1,72T, Kementerian Kesehatan Rp 1,64T, Kementerian Perhubungan Rp 1,03T • Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Rp 0,77 T, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Rp 0,47T, Mahkamah Agung Rp 0,28T, Kejaksaan Agung Rp 0,27T. [*]
