Maha Resitama Sebagai Kasat Pol PP
PALEMBANG, SuaraSumselNews — Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru melakukan rotasi besar-besaran dengan melantik ratusan pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Selasa siang. Pelantikan yang digelar di Aula BKSDM Bukit Besar Palembang itu menjadi salah satu perombakan birokrasi terbesar di awal tahun, sekaligus ujian konsistensi reformasi birokrasi yang selama ini digaungkan pemerintah daerah.
Di hadapan para pejabat yang dilantik, Herman Deru menegaskan bahwa mutasi dan pengisian jabatan bukan sekadar rutinitas administratif. Menurut dia, pergeseran posisi dilakukan untuk memastikan mesin pemerintahan bekerja lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan publik.
“Pelantikan ini bukan seremonial. Ini momentum untuk mempercepat pelayanan dan pembangunan. Jabatan adalah amanah, bukan hadiah,” kata Deru dalam sambutannya.
Rotasi ini menempatkan sejumlah nama pada posisi strategis.
Regina Ariyanti dipercaya memimpin Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Sumsel, lembaga yang diharapkan menjadi motor penguatan kebijakan berbasis data dan riset. Sementara Dinas Pemuda dan Olahraga kini dipimpin M. Al-Fajri Zabidi, yang akan menghadapi tantangan pembinaan atlet daerah dan penguatan ekosistem olahraga prestasi.
Di sektor kebudayaan dan pariwisata, Herman Deru menunjuk Rudi Irawan sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Posisi ini dinilai krusial mengingat Sumsel tengah mendorong sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi non-ekstraktif.
Arie Narsa Jaya Sudir dipercaya memimpin Badan Kesbangpol, lembaga yang strategis dalam menjaga stabilitas politik dan sosial daerah.
Sejumlah posisi teknis lain juga mengalami pergantian, termasuk Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, hingga biro-biro di Sekretariat Daerah.
Penunjukan Maha Resitama sebagai Kepala Satpol PP Sumsel, misalnya, menjadi sorotan karena institusi ini kerap berada di garis depan penegakan peraturan daerah dan ketertiban umum.
Meski demikian, pelantikan massal ini tidak sepenuhnya menutup persoalan di internal birokrasi. Kepala BKD Sumsel Ismail Fahmi mengakui masih ada sejumlah jabatan strategis yang belum terisi. Ia menyebut proses pengisian akan segera dilakukan setelah melalui evaluasi lanjutan.
“Masih ada kursi kosong. Prosesnya berjalan,” ujar Fahmi singkat.
Pengamat kebijakan publik menilai, rotasi besar-besaran ini akan efektif jika dibarengi dengan pengawasan kinerja yang ketat. Tanpa indikator kinerja yang jelas dan sanksi tegas, mutasi pejabat berpotensi hanya menjadi formalitas tanpa dampak signifikan terhadap kualitas pelayanan publik.
Pelantikan ini sekaligus menjadi taruhan politik dan administratif bagi Herman Deru.
Di tengah tuntutan masyarakat terhadap birokrasi yang bersih, profesional, dan cepat melayani, publik menunggu apakah perombakan ini benar-benar menghadirkan perubahan nyata atau sekadar pergeseran posisi dalam lingkaran birokrasi yang sama. (*)
