PALEMBANG, SuaraSumselNews – TIDAK HADIRNYA Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumatera Selatan, Yulian Gunhar SH MH, pada pembukaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV di Musi Banyuasin, Sabtu (18/10), kini berbuntut panjang. Sorotan tajam datang dari berbagai kalangan olahraga, hingga muncul desakan agar Yulian mundur secara terhormat dari jabatannya.
Nada tegas itu disampaikan Ketua Umum Pengurus Provinsi (Pengprov) Wushu Indonesia Sumsel, Muhammad Asrul Indrawan, yang menilai absennya Yulian sebagai bentuk nyata lemahnya kepemimpinan di tubuh KONI Sumsel.
“Saya menilai dan mendesak Ketua KONI Sumsel untuk mundur secara terhormat serta lakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kepengurusan KONI. Kalau memang sudah tidak sanggup menjalankan tugas dan tanggung jawab organisasi, lebih baik berikan kesempatan kepada yang lebih mampu,” ujar Asrul dalam keterangan tertulis, Minggu (19/10).
Bagi kalangan olahraga, ketidakhadiran Ketua KONI dalam ajang sebesar Porprov bukan sekadar masalah kehadiran fisik. Itu dianggap simbol ketidakhadiran kepemimpinan. Acara yang dihadiri Gubernur Sumatera Selatan, para bupati/wali kota, serta ribuan atlet dan pelatih, justru tidak dihadiri oleh sosok tertinggi dalam struktur pembinaan olahraga provinsi.
“Acara sebesar Porprov XV dihadiri Gubernur dan seluruh insan olahraga, tapi Ketua KONI tidak hadir. Ini sangat disayangkan dan menimbulkan kesan kurangnya kepedulian,” tulis Asrul.
Menurutnya, absennya Yulian bukan peristiwa tunggal. Sudah berulang kali Ketua KONI Sumsel tak tampak dalam agenda penting, baik di tingkat daerah maupun nasional.
“Bukan sekali ini saja. Dalam beberapa kegiatan penting sebelumnya juga tidak terlihat kehadiran beliau. Padahal, kehadiran pimpinan KONI sangat penting untuk memberi semangat dan dukungan langsung kepada para atlet dan pelatih,” ujarnya.
Asrul juga menyoroti persoalan yang lebih mendasar: macetnya koordinasi dan komunikasi internal di tubuh KONI Sumsel. Ia menyebut, pelaksanaan Porprov XV masih diwarnai kekurangan dari sisi teknis maupun organisasi.
“Event olahraga sebesar Porprov seharusnya dikelola secara serius dan terkoordinasi dengan baik. Jika masih banyak kekurangan di lapangan, ini menjadi evaluasi bersama bagi seluruh jajaran KONI Sumsel,” katanya.
Sumber internal yang dihimpun juga mengonfirmasi bahwa dalam beberapa bulan terakhir, hubungan antara pengurus provinsi dan kabupaten/kota tidak berjalan harmonis. Banyak cabang olahraga mengeluhkan lambatnya respons terhadap usulan dan permintaan pembinaan.
Pernyataan Asrul menambah panjang daftar kritik terhadap kinerja KONI Sumsel. Beberapa ketua KONI kabupaten bahkan mulai membahas kemungkinan mendorong Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) Luar Biasa untuk mengevaluasi kepemimpinan Yulian Gunhar.
“Jabatan Ketua KONI itu amanah. Kalau tidak sanggup lagi memimpin dengan efektif, lebih baik mundur secara terhormat daripada menunggu desakan mosi tidak percaya,” ujar salah satu ketua KONI kabupaten yang enggan disebut namanya.
Bagi banyak pihak, absennya Yulian di Porprov kali ini menjadi “titik balik”. Publik kini menilai KONI Sumsel bukan hanya kehilangan figur pemimpin, tetapi juga kehilangan arah pembinaan.
Kritik yang menyeruak ke permukaan kini tidak hanya soal tata kelola organisasi, tapi juga menyentuh aspek moral. Dalam statuta KONI, ketua umum memiliki tanggung jawab strategis terhadap perencanaan jangka panjang, penggalangan dana non-APBD, dan pengawasan anggaran pembinaan atlet.
Namun, dalam dua tahun terakhir, peran strategis itu dinilai semakin kabur. Banyak program pembinaan tak berjalan maksimal, sementara komunikasi antara KONI dan cabang olahraga melemah.
“Dunia olahraga butuh pemimpin yang hadir, aktif, dan peduli terhadap atlet serta cabang olahraga. Kalau memang sudah tidak sanggup, mundur secara terhormat itu pilihan yang bermartabat,” tutup Asrul. (*)
