Kadisdik Sumsel Menanggapi 21 Siswa SMAN tak Naik Kelas

Semuanya Ada Aturannya

PALEMBANG, SuaraSumselNews | SEBANYAK 21 siswa kelas XI SMAN 1 Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir (OI), tidak naik kelas.Menanggapi hal tersebut menurut, Kepala Dinas Pendidikan Sumsel, Riza Pahlevi, jangan jadikan Covid-19 sebagai kambing hitam.

“Kenaikan kelas dan kelulusan itu ada aturannya yang telah dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” ujar Riza kepada media Jumat (9/7).

Dia mengatakan, isekolah reguler, bukan paket C, bukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau SMA terbuka. Jadi semua pasti ada aturannya.

“Penyebabnya mungkin tim sudah melihat, setidak-tidaknya seperti daring ada absen, tugas-tugas yang tidak dibuat. Didatangi seperti tidak kenal dengan gurunya dan lain-lain,” jelasnya.

Menurut Riza, secara administrasi yang dilakukan pihak sekolah dan sudah di cek oleh tim sudah lengkap. Dari kelengkapan itu ada salah satu kriteria untuk tidak naik kelas.

“Keputusan oleh semua guru termasuk kepala sekolah, bahwa siswa tersebut tidak naik. Karena sebelumnya sudah ada proses, misal dipanggil termasuk yang menyatakan bahwa bersedia apapun keputusan ditandatangani diatas materi, lalu kenapa sudah diputuskan baru heboh,” ungkapnya.

Sementara itu Riza menambahkan, terkait Pelajaran Tatap Muka (PTM) menurutnya, terbatas untuk daerah yang minimal masuk zona kuning Covid19.

“Asal wilayahnya masuk zona kuning dan hijau silahkan untuk sekolah gelar PTM terbatas. Untuk yang zona oranye dan merah masih tetap daring,” katanya.

Wali Siswa Protes 21 Siswa Tak Naik
Puluhan siswa kelas X (sepuluh) dan XI (sebelas) SMAN 1 Indralaya Selatan dinyatakan tidak naik kelas pada tahun ajaran kali ini. Puluhan wali siswa pun telah mengajukan protes baik kepada pihak sekolah maupun pihak berwajib.

Salah seorang wali siswa, Bakhtiar mengatakan, ada 21 siswa, 15 orang kelas XI dan 6 orang kelas X siswa SMAN 1 Indralaya Selatan, termasuk putranya yang tidak naik kelas.

“Saat penerimaan rapor pada akhir bulan Juni, anak saya tidak naik kelas. Setahu saya kan tidak boleh tidak naik kelas,” kata Bakhtiar saat menyambangi kantor PWI Ogan Ilir di Indralaya, Selasa (6/7) lalu.

Setelah berdiskusi dengan wali siswa yang lainnya, Bakhtiar pun sepakat melapor ke sejumlah lembaga maupun instansi.

Diantaranya ke Dinas Pendidikan (Disdik) Sumatera Selatan, Ombudsman, bahkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan.

“Dari Ombudsman, belum bisa menindaklanjuti karena tidak mau melangkahi Disdik Sumsel,” ujar Bakhtiar.

Bakhtiar dan wali siswa lainnya bukan tak berupaya meminta penjelasan dari pihak SMAN 1 Indralaya Selatan.

Namun jawaban pihak sekolah, kata Bakhtiar, karena anak-anak yang tidak naik kelas tersebut melakukan sejumlah kesalahan, diantaranya tidak ikut kegiatan belajar daring.

“Kami juga sudah minta dimediasi melalui dewan guru, tapi tidak ada yang sanggup,” ungkap Bakhtiar.

Padahal menurut pria 57 tahun ini, ia yakin putranya bernama Karisma Arkabaya (17 tahun) itu selalu mengikuti kegiatan belajar daring.

“Padahal saya tahu anak saya ikut kegiatan belajar daring. Sekolah juga tidak kasih tahu kalau memang benar anak saya tidak ikut (belajar) daring, tiba-tiba langsung dinyatakan tidak naik kelas,” beber Bakhtiar.

“Anak saya tidak bodoh-bodoh amat. Ini semua karena jebakan (belajar) daring,” imbuhnya dengan nada kesal.

Kepala SMAN 1 Indralaya Selatan, Ismail Mayuza sebelumnya telah panjang-lebar mengirimkan surat jawaban kepada wartawan.

“Sekarang ini kita sudah kehilangan keberkahan pendidikan. Apa sebab? Saya mencatat ada banyak hal,” ungkap Ismail melalui rilis yang diterima wartawan.

Beberapa poin yang menjadi pertimbangan tidak naik kelas tersebut diantaranya banyaknya orang tua yang meremehkan, melecehkan, dan memusuhi guru anaknya.

“Contoh meremehkan, ketika diundang rapat atau mengambil rapor, tidak sampai separuh yang hadir,” ujar Ismail.

Kemudian banyaknya siswa yang tidak patuh bahkan melawan serta kurang ajar terhadap gurunya.

“Contoh, kalau dipanggil berlari menjauh,” ujar Ismail lagi.

Banyaknya orang tua murid yang tidak menerima hasil keputusan rapat dewan guru apabila anaknya tidak naik kelas.

Padahal keputusan rapat itu sudah mempertimbangkan semua aspek. Antara lain, akhlak, disiplin, dan kehadiran.

“Kalau keputusan itu disepakati oleh semua guru yang berjumlah 50 orang atau lebih, seharusnya kita yakin bahwa keputusan itu sudah sangat tepat,” kata Ismail menegaskan.(*)