PALEMBANG, SuaraSumselNews – DENGAN kerja keras, kini Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat Permanen yang ditargetkan mulai Juni 2026. Lahan seluas 6,9 hektare milik Lanud Sri Mulyono Herlambang (SMH) disiapkan untuk mendukung proyek tersebut.
Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi di Mako Lanud SMH, Jumat kemarin (20/2). Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan pembangunan sekolah tersebut membutuhkan lahan representatif, sementara Pemkot memiliki keterbatasan aset jadi menggandeng Lanud Sri Mulyono Herlambang (SMH).
Kita Pemkot Palembang memiliki keterbatasan aset, namun dari diskusi tadi, pihak Lanud memiliki lahan yang sangat representatif seluas 6,9 hektare. Kami sangat mengapresiasi Pak Danlanud karena kita sedang dikejar waktu untuk membangun Sekolah Rakyat Permanen,
Ratu Dewa berharap proses administrasi lahan dapat segera rampung agar pembangunan bisa dimulai sesuai target pada Juni 2026.
“Juni kita targetkan pembangunan sekolah rakyat ini selesai dilakukan dan proses administrasi lahan cepat selesai,” ungkapnya.
Sementara itu, Danlanud SMH Kolonel Pnb Zulfikri Arif Purba menegaskan dukungannya terhadap pembangunan Sekolah Rakyat Permanen tersebut. Dia memastikan lahan yang disiapkan dalam kondisi beres atau telah bersertifikat.
“Lahan yang disiapkan dipastikan clear and clean (sudah bersertifikat), pastinya aman,” katanya.
Namun demikian, ia menjelaskan proses hibah lahan membutuhkan waktu cukup panjang. Untuk itu, tahap awal pembangunan akan menggunakan skema pinjam pakai agar proyek tidak terhambat.
“Pihak Lanud akan segera berkoordinasi dengan Mabes TNI AU untuk mematangkan proses administrasi,” jelasnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Sosial Kota Palembang Raimon Lauri menyebut sekolah ini akan menjadi tumpuan bagi masyarakat kategori ekonomi Desil 1 dan Desil 2 atau miskin ekstrem.
“Nanti gedungnya bisa menampung kurang lebih 1.000 siswa, mulai dari SD, SMP hingga SMA,” ujarnya.
Ia menambahkan, seluruh biaya pendidikan hingga seragam akan ditanggung Pemerintah Pusat. Karena itu, proses rekrutmen siswa harus dipastikan tepat sasaran.
“Ini untuk warga tidak mampu yang terancam putus sekolah karena masalah biaya,” tuturnya. (*)
