PALEMBANG, SuaraSumselNews — Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang akan segera membangun Sekolah Rakyat, sebuah lembaga pendidikan berbasis asrama yang mengusung semangat pemberdayaan sosial sekaligus pengentasan kemiskinan.
Setelah melakukan pendataan beberapa lahan, akhirnya Pemkot Palembang memastikan lokasi pembangunan permanen Sekolah Rakyat berada pada lahan seluas 28 hektare di wilayah Kecamatan Kalidoni.
Hal ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Palembang, H Ratu Dewa, setelah Pemkot memperoleh peminjaman aset lahan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).
Saat ini operasional Sekolah Rakyat di Palembang masih memanfaatkan lahan milik Kementerian Sosial yang berada di Sentra Budi Perkasa, Jalan Sosial KM 5, yakni jenjang SMA yang baru menamnpung sekitar 100 siswa yang terbagi dalam empat kelas.
Usai pertemuan antara Pemkot Palembang dan Pemerintah Provinsi Sumsel, permasalahan tersebut akhirnya teratasi. Lahan di Kalidoni nantinya akan digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat terpadu dari jenjang SD hingga SMA dengan daya tampung 1000 siswa.
“Kita sudah mendapatkan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat yang dipinjamkan aset oleh Gubernur Sumsel, Herman Deru. Lokasinya di dekat Intirub Kalidoni,”ujar Ratu Dewa, Sealsa (27/1).
Sekolah rakyat ini merupakan program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto yang ditujukan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di Palembang.
Pemerintah Kota Palembang mengandeng Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sekolah Rakyat ini menjadi angin segar bagi warga prasejahtera yang selama ini terpinggirkan dari akses pendidikan berkualitas.
Ini bukan sekadar sekolah. Ini solusi nyata bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk tetap mendapatkan pendidikan layak sekaligus pembinaan karakter. Semua kebutuhan siswa—mulai dari makan, asrama, hingga pendidikan—ditanggung penuh oleh negara.
Seperti dikatakan Kepala Dinas Sosial Palembang, Raimon Lauri, bahwa pembangunan gedung Sekolah Rakyat ini ditargetkan mampu menampung hingga 1.000 siswa dari berbagai latar belakang.
Target utama siswa yang akan bersekolah di Sekolah Rakyat adalah mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Data calon siswa akan diambil dari desil 1 dan desil 2. Pengambilan data ini memastikan bahwa bantuan pendidikan tepat sasaran kepada yang membutuhkan.
Untuk mendapatkan data yang akurat dan valid, Dinas Sosial Palembang akan berkoordinasi erat dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
Selain itu, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) juga akan dilibatkan. Keterlibatan mereka penting untuk memverifikasi kondisi ekonomi keluarga calon siswa. Setelah data calon siswa terkumpul, daftar nama akan disampaikan kepada Wali Kota Ratu Dewa.
Selanjutnya, data tersebut akan diajukan ke Kementerian Sosial Republik Indonesia. Proses ini merupakan langkah penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penerimaan siswa Sekolah Rakyat. (*)
