PALEMBANG, SuaraSumselNews – PEMKOT Palembang menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat melalui program Rumah Aspirasi yang tidak ada habisnya.
Program ini menjadi wadah resmi bagi warga untuk menyampaikan laporan, pengaduan, keluhan, saran, maupun ide pembangunan secara langsung kepada pemerintah kota.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Palembang, Adi Zahri, menegaskan, Rumah Aspirasi telah menjadi sarana komunikasi dua arah yang efektif antara masyarakat dan pemerintah yang diiringi oleh tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi.
“Dalam satu hari, Rumah Aspirasi dapat melayani hingga 200 warga bahkan lebih. Seluruh layanan yang tersedia bersifat gratis dan terbuka untuk semua lapisan masyarakat,” jelasnya, Senin (29/9).
Adi menambahkan, Rumah Aspirasi tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyaluran aspirasi, tetapi juga menghadirkan layanan publik tambahan.
Warga yang datang dapat memanfaatkan layanan administrasi kependudukan, pelayanan sosial, hingga kebutuhan administrasi lainnya yang berhubungan langsung dengan urusan sehari-hari.
“Setiap hari kerja, petugas kami siap melayani masyarakat sesuai Arahan Bapak Wali Kota untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik, cepat, dan transparan,” tambahnya.
Pemkot Palembang memperluas akses dengan membuka saluran layanan digital. Masyarakat dapat menghubungi WhatsApp Center Pemkot Palembang (24 Jam) melalui 0811 7887 112, maupun melalui Direct Message (DM) Instagram Rumah Aspirasi Kota Palembang.
edangkan Jam Operasional Rumah Aspirasi yang berlokasi di Rumah Dinas Walikota Palembang) mulai pukul 08.00 – 12.00 WIB, kemudian Istirahat 12.00 – 13.00 WIB dan melayani kembali di pukul 13.00 – 15.00 WIB.
Dengan berbagai kanal layanan tersebut, Pemkot Palembang berharap masyarakat tidak lagi ragu untuk menyampaikan aspirasinya, baik secara langsung maupun melalui layanan bold.
Program ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat, menciptakan komunikasi yang lebih terbuka, serta memastikan aspirasi warga dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pemerintah yang lebih tepat sasaran. (an)
