Tolak Pj Kades Usulan BPD

Kecewa Anggota BPD Desa Lalang

PANGKALAN BALAI, SuaraSumselNews | KETUA bersama anggota BPD Desa Lalang, Kecamatan Sembawa, datangi kantor Kecamatan Sembawa, Kamis kemarin (13/09). Kedatangan mereka,  mempertanyakan polemik pengangkatan Pj Kades Desa Lalang.

Bahwa diketahui, usulan BPD Desa Lalang di tolak oleh pihak Kecamatan. Sedangkan yang di usulkan ini berdasarkan kesepakatan dari hasil rapat BPD setempat. ‘’Malah pihak Kecamatan usulkan nama lain yang notobene tidak di setujui oleh BPD.’’

Ketua BPD Desa Lalang, Darmawan kepada media  ini kemarin mengatakan, kedatangannya kesini adalah menanyakan terkait proses pengangkatan Pj Kades Desa Lalang Sembawa. Dan menurut kabar, jika Pj Kades bukan pilihan BPD. “Dan tentu saja, kejadian ini menjadi pertanyaan warga,’’ ujar Darmwan.

Dia berharap jika masalah ini dipahami pemerintah, utamanya Camat, DPMD dan Bupati untuk lebih mengutamakan usulan dari masyarakat. Tujuannya agar dikemudian hari tak akan timbul kontroversi.

“Kami sebagai BPD terlepas dari itu, sangat merasa kecewa karena hasil rapat yang kami lakukan sesuai saran dari camat. Dan  sudah kami laksanakan. Hasilnya telah disampaikan kepada bupati melalui Camat. Tapi nyatanya, sesuai informasi, usulan kami itu di tolak,” papar darmawan, lagi.

Sementara, Juwadi (54) Warga Sembawa yang juga ikut menemani rombongan BPD menjelaskan, sebagai warga tentu sangat kecewa atas keputusan bupati terkait masalah Pj Kades Lalang sembawa.

“Apa lagi dalam usulan itu sudah jelas BPD selaku wakil masyarakat desa ini menunjuk Kailani. Namun, dikabarkan yang akan dilantik adalah orang lain? Lalu apa gunanya BPD di desa ini,” tegas dia.

Menurut Juwadi, meskipun sepenuhnya keputusan ada di bupati, seharusnya pertimbangkan keinginan masyarakat. Karena BPD adalah wakil dari masyarakat. ”Ibarat pepatah dalam pemilihan, nama A yang menang. Tapi nama B yang dilantik. Tentu saja hal ini menjadi pertanyaan besar,” urainya dengan nada bingung.

Camat Sembawa Hj Nurlaila, melalui Sekretaris Camat, Erman Taufik pada media ini menegaskan, semua prosedur dari pengangkatan Pj Kades adalah wewenang bupati, atas usulan dari Camat.

“Mengenai usulan BPD itu di terima, tetapi siapa pun yang dilantik, semuanya keputusan bupati. Dan camat lebih tahu mana yang terbaik,’’ ujar taufik.

Sementara, tokoh pemuda Banyuasin yang juga Caleg dari Partai Demokrat, Saryanto mengingatkan, seharusnya pihak kecamatan perhatikan aspirasi masyarakat yang di sampaikan melalui BPD.

“Apa yang diusulkan BPD adalah  hasil musyawarah warga desa yang telah disepakati. Kalau camat usulkan yang lain, patut di duga ada apa? Dan berarti pihak kecamatan kurang peka terhadap aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat. (*)

laporan : temi jen husni

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *