DPRD Suport Sosialisasi Pencegahan Korupsi
INDRALAYA, SuaraSuselNews – KETUA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ogan Ilir (OI), H Endang PU Ishak memberikan suport kepada Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK). Maksudnya dalam upaya memberikan sosialisasi pencegahan korupsi disni.
Hal ini disambut positif. Meski sebelumnya sejumlah pejabat dari sejumlah instansi sempat ‘ketar-ketir’ dan bengong atas kedatangan Tim KPK yang datang di Komplek Perkantoran Kabupaten Ogan Ilir (OI) di Tanjung Senai, Indralaya Rabu kemarin (11/7).
Tim yang yang berjumlah tiga orang, dipimpin Koordinator Wilayah II Sumatera Korsupga Pencegahan KPK, Adliansyah M Nasution (Coki) itu berada disini dari siang hingga sore hari.
Diketahui, Tim KPK langsung melakukan pertemuan tertutup bersama Bupati Ogan Ilir, kemudian diakhiri dengan rapat audiensi perihal pencegahan korupsi dengan DPRD di Gedung Paripurna DPRD Ogan Ilir, Tanjung Senai Indralaya.
Bahwa Kantor Unit Layanan Pelelangan (ULP) disentil oleh Tim KPK yang dinilai tak layak disertai fasilitasnya yang sangat minim. “Tidak layaklah,” ucap Tim KPK kala itu.
Lanjutnya Adliansyah, bagaimana mau nyaman bekerja, bila fasilitasnya begitu dan tidak nyaman. Contohlah ULP Surabaya pimpinan Wali Kota Risma, fasilitasnya bagus juga orang-orangnya pilihan. Kemudian diberikan reward yang baik untuk berkarir.
Bahkan sampai disekolahkan gratis, tegas Koordinator Wilayah II Sumatera Korsup Pencegahan KPK Adliansyah M Nasution (Coki) saat sosialisasi pencegahan korupsi di Gedung Paripurna DPRD Ogan Ilir.
Kata dia, daerah harus membangun sistem, perencanaan dan penganggaran APBD secara elektronik. Dan daerah wajib membangun planning, budgeting sehingga harus ada kebersamaan serta pembenahan ULP dan LPS untuk pengadaan barang dan jasa.
Yang terpenting ULP lembaga pokjanya harus independen dan saya sudah cek ULP yang ada di Kabupaten Ogan Ilir, kok masih begini. Bagaimana mungkin ULP melakukan verifikasi, kalau ULP bobrok maka proses tender pun hasilnya bobrok. ‘’Saya berikan contoh di ULP Surabaya tidak ada pertemuan antara pemohon dan penentu pemenang tender,’’ ujarnya.
Pekerja ULP adalah orang-orang yang berkualitas bahkan di Ogan Ilir ini pokja masih adhok dua kaki, ya bagaimana ini,” katanya lagi. Disebutkan Coki bahkan sampai Juli ini belum semua SKPD menampilkan tender.
“Jadi ada apa sampai saat ini ULP saja belum menayangkan tender? Kenapa? Jangan sampai ada fitnah dikemudian hari, apalagi sampai jadi pidana.
Jadi ULP yang seperti kandang ini harus dibenahi. Selain itu jangan memperlambat yang bisa dipercepat seperti perizinan dan jangan coba-coba jadi cyber pungli,” pintanya. (*)
